Padangsidimpuan – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padangmatinggi Lestari, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, resmi dihentikan sementara setelah ditemukan roti kemasan berjamur dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 2 Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Penghentian operasional dilakukan setelah tim Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sumatera Utara yang dipimpin Kasubbag TU KPPG Medan, Erdianta Sitepu, melakukan investigasi langsung ke lokasi pada Rabu (4/3/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Ahmad Rizky Hariri Hasibuan.

Berdasarkan surat resmi yang diterbitkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Dr. Harjito, SSTP, MSi, operasional SPPG Padangmatinggi Lestari dihentikan hingga seluruh persyaratan standar terpenuhi, termasuk ketersediaan tenaga pengawas gizi serta kelengkapan infrastruktur sesuai ketentuan.

Usai melakukan pemeriksaan lapangan, tim KPPG Sumut juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, guna membahas tindak lanjut atas temuan tersebut.

Melalui Kepala Dinas Pendidikan, Ahmad Rizky Hariri Hasibuan, pemerintah daerah menyampaikan bahwa siswa penerima manfaat MBG dari SPPG Padangmatinggi Lestari untuk sementara waktu belum dapat menerima layanan makan bergizi.

Hal ini disebabkan SPPG lain di wilayah tersebut belum mampu menanggung tambahan distribusi makanan bagi seluruh siswa terdampak.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan seluruh penyelenggara MBG dapat menjalankan program sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional.

Selain itu, orang tua siswa juga diimbau untuk berperan aktif memantau kualitas makanan yang diterima anak di sekolah serta segera melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian kepada Satuan Tugas MBG.

Pihak Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh SPPG di Kota Padangsidimpuan agar mematuhi regulasi yang berlaku, karena pelanggaran terhadap standar program dapat berujung pada sanksi hingga penghentian operasional.