PADANGSIDIMPUAN – Pemerintah Kota Padangsidimpuan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Penghargaan tersebut menjadi raihan keenam kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2021. Capaian ini menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM., M.Kes., bersama Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut, Jumat (29/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan H. Rahmat Marzuki Nasution, SH., MH., CGCAE, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setdako Mohd. Ary Junaidi Dwi P. Lubis, SE., MM., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Ihram Kurnia Agustan, SKM., M.Kes., Inspektur Kota Padangsidimpuan Sulaiman Lubis, SE., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ady Supriadi, SE., MM.

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh unsur pemerintahan yang didukung oleh DPRD serta komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

"Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa opini WTP yang diberikan BPK RI menunjukkan laporan keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diraihnya opini WTP keenam secara berturut-turut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.