Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Nilai tersebut meningkat 13,9 persen dibandingkan proyeksi anggaran pendidikan pada 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa alokasi pendidikan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memenuhi amanat UUD 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp490,7 triliun direncanakan melalui belanja pemerintah pusat, Rp277,1 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp53 triliun melalui pembiayaan.

Anggaran tersebut akan mendukung berbagai program pendidikan. Program Indonesia Pintar atau PIP ditargetkan menjangkau 22,1 juta siswa, sementara KIP Kuliah diperuntukkan bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga menyiapkan Tunjangan Profesi Guru bagi sekitar 1,3 juta guru non-PNS.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis direncanakan menjangkau 60,6 juta penerima. Pemerintah juga akan membangun tujuh Sekolah Unggul Garuda, merenovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta membangun 100 Sekolah Rakyat dan mendukung operasional 166 Sekolah Rakyat.

Dukungan pendidikan lainnya mencakup BOS bagi 54,2 juta siswa, BOP PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, tunjangan profesi bagi 1,7 juta guru ASND di daerah, serta tambahan penghasilan bagi sekitar 20,7 ribu guru ASND.

Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk operasional 148 museum dan taman budaya serta program beasiswa LPDP.

Di sisi lain, RAPBN 2027 menargetkan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan APBN 2026 yang berada di angka 2,68 persen. Pembiayaan anggaran direncanakan mencapai Rp671,2 triliun.

Belanja negara pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.