MEDAN – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Aksi 707 dengan mendatangi Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (7/7/2026).

Aksi tersebut diikuti oleh pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi transportasi daring yang menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan mitra pengemudi, khususnya mengenai besaran potongan aplikasi dan kepastian regulasi.

Minta Potongan Aplikasi Maksimal 8 Persen

Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan bahwa hingga saat ini penerapan kebijakan mengenai potongan aplikasi sebesar 8 persen yang sebelumnya disampaikan pemerintah dinilai belum dirasakan secara menyeluruh oleh para pengemudi.

Menurut mereka, implementasi aturan tersebut masih terbatas dan belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan mitra pengemudi di lapangan.

Massa juga menilai ketentuan yang berlaku saat ini hanya menyentuh layanan angkutan penumpang, sementara layanan pengantaran makanan maupun barang belum mendapatkan pengaturan yang jelas.

Soroti Tarif dan Potongan Layanan Lain

Selain persoalan potongan aplikasi, para pengemudi juga mengeluhkan masih adanya tarif promosi dan layanan hemat yang dinilai menekan pendapatan mitra.

Mereka meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada dua perusahaan aplikasi besar, tetapi juga memperhatikan pengemudi dari berbagai platform transportasi daring lainnya.

Menurut para peserta aksi, seluruh mitra pengemudi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan regulasi yang adil.

Lanjutkan Aksi ke Kantor Gubernur Sumut

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sumatera Utara, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

Di lokasi tersebut, para peserta aksi kembali menyampaikan tujuh tuntutan yang mereka nilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan memperoleh keadilan, bukan untuk menciptakan keributan.

Tujuh Tuntutan Driver Ojol

Dalam Aksi 707, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

• Menghapus layanan hemat seperti Gacor, GBH, Slot, dan tarif gabungan yang dinilai merugikan pengemudi.
• Meminta pemerintah memperhatikan seluruh pengemudi dari berbagai platform aplikasi, bukan hanya Grab dan Gojek.
• Menetapkan tarif dasar per kilometer yang adil dan transparan.
• Memberlakukan potongan aplikasi maksimal 8 persen untuk seluruh jenis layanan, termasuk layanan antar makanan dan barang.
• Menyusun regulasi yang jelas terkait tarif layanan pengantaran makanan dan barang.
• Menindak tegas perusahaan aplikasi yang tidak mematuhi ketentuan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.
• Mendesak DPR RI segera menyelesaikan pembahasan undang-undang yang menjadi payung hukum bagi pengemudi ojek online.

Harapkan Regulasi yang Melindungi Driver

Para pengemudi berharap pemerintah dapat segera menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi di seluruh Indonesia.

Mereka menilai aturan yang jelas mengenai tarif, potongan aplikasi, dan hubungan kemitraan sangat dibutuhkan agar pengemudi memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam menjalankan pekerjaannya.