MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pergeseran anggaran pascabencana banjir dan longsor dengan total kebutuhan mencapai Rp430.518.469.249. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, pergeseran anggaran tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari infrastruktur, komunikasi dan informatika, pendidikan, hingga kesehatan. Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana sebesar Rp110 miliar.

"Total kebutuhan pergeseran anggaran mencapai Rp430,5 miliar. Anggaran ini diambil dari APBD Sumut 2026 melalui pergeseran di beberapa dinas," ujar Bobby dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).

Ia merinci, penambahan anggaran terbesar dialokasikan pada sektor infrastruktur yang mencapai Rp275.067.716.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur terintegrasi seperti jembatan, tanggul, jalan, normalisasi sungai, sumber daya air, serta pengadaan alat berat dengan total Rp256 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana maupun relokasi disiapkan sebesar Rp19.067.716.000.

"Untuk bidang infrastruktur ada penambahan sekitar Rp275 miliar dari anggaran sebelumnya," jelasnya.

Selain infrastruktur, Pemprov Sumut juga menggeser anggaran pada Bidang Komunikasi dan Informatika. Dana yang semula dialokasikan untuk program internet gratis di ruang publik sebesar Rp1,68 miliar dialihkan untuk mendukung perbaikan ruas jalan yang terdampak bencana.

"Anggaran komunikasi ini kami fokuskan untuk mendukung perbaikan 20 ruas jalan terdampak bencana, dengan penyesuaian dari pergeseran anggaran lainnya," ujarnya.

Bobby menambahkan, sejumlah ruas jalan yang diperbaiki memang telah mengalami kerusakan sebelum bencana, sehingga diperlukan penambahan anggaran dari berbagai sumber pergeseran.

Pergeseran anggaran juga dilakukan pada Dinas Pendidikan. Pemprov Sumut menggratiskan biaya pendidikan SMA/SMK/SLB bagi siswa di daerah terdampak bencana, yakni di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat. Untuk program tersebut, anggaran yang digeser mencapai Rp21.792.726.000.

Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah terdampak seperti Deliserdang, Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi disiapkan anggaran sebesar Rp15.078.027.249.

"Kami perluas program sekolah gratis yang sebelumnya hanya untuk Kepulauan Nias, kini juga menyasar daerah terdampak bencana, sekaligus melakukan perbaikan bangunan sekolah," katanya.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Sumut turut menggeser anggaran yang semula direncanakan untuk revitalisasi Rumah Sakit Mata dan pengadaan bus layanan kesehatan bergerak senilai Rp6,9 miliar. Dana tersebut dialihkan untuk perbaikan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan yang terdampak bencana.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kehadirannya di Sumatera Utara sebagai bagian dari Satuan Tugas Rehabilitasi Pascabencana yang dibentuk oleh Presiden.

"Dalam masa tanggap darurat, BNPB menjadi leading sector. Namun pada tahap rehabilitasi ini, Presiden membentuk Satgas dan saya diberi kepercayaan untuk memimpinnya," ujar Tito.

Ia menilai data yang disampaikan Gubernur Sumut cukup ringkas dan terstruktur, namun menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program, khususnya pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Sumber: Tribunmedan