Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menetapkan tahun 2025 sebagai tahun fondasi pembangunan daerah yang menjadi titik awal pelaksanaan kebijakan lima tahunan. Selanjutnya, tahun 2026 diproyeksikan sebagai fase akselerasi sebelum memasuki periode pencapaian hasil pembangunan secara komprehensif hingga 2029.

Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumatera Utara, Dikky Anugerah Panjaitan, saat memaparkan arah pembangunan daerah dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (21/1).

Menurut Dikky, tahun 2025 tidak hanya difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi menjadi titik awal pelaksanaan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Gubernur Sumatera Utara.

"2025 adalah starting point dengan capaian konkret yang langsung dirasakan masyarakat," ujar Dikky.

Ia menjelaskan, lima misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas dan 53 proyek strategis daerah. Seluruh proyek dirancang bertahap dengan target capaian optimal pada 2029, meski sebagian sudah mulai diselesaikan sejak tahun awal.

Pada fase fondasi, Pemprov Sumut menetapkan dua Pencapaian Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, program sekolah gratis direncanakan mulai berjalan pada 2026. Tahap awal pelaksanaannya menyasar lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias serta lima daerah terdampak bencana, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat.

Sementara di sektor kesehatan, Sumatera Utara telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) per 1 Oktober 2025. Pada 2026, program jaminan kesehatan akan diperkuat melalui peningkatan layanan BPJS, digitalisasi layanan e-health, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat.

"Seluruh 15,3 juta penduduk Sumatera Utara ditargetkan memperoleh jaminan kesehatan yang lebih berkualitas. Rumah sakit mitra yang tidak memenuhi standar layanan akan dievaluasi," kata Dikky.

Pemprov Sumut juga memastikan seluruh SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi telah teraliri listrik dan jaringan internet secara penuh, meskipun sebelumnya 18 kabupaten/kota sempat terdampak bencana.

"Tidak ada lagi sekolah provinsi yang tanpa listrik dan internet. Akses informasi pendidikan kini telah terpenuhi," jelasnya.

Di sektor pertanian, Sumatera Utara terus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Program pengembangan bibit padi hibrida ditargetkan meningkatkan produktivitas dari rata-rata 5–6 ton menjadi 10 ton per hektare.

Meski menghadapi dampak bencana, Pemprov Sumut tetap menjalankan strategi pengendalian inflasi melalui program Jaminan Stabilisasi Komoditi Pangan (Jaskob), khususnya pada komoditas cabai merah. Dua fasilitas solar dryer dome juga telah dibangun di Kabupaten Karo dan Batubara untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Sumut telah mengerjakan sekitar 49 kilometer jalan provinsi serta hampir merampungkan Jembatan Indah Nenoyo di Kepulauan Nias yang progres pembangunannya telah mencapai 95 persen dan siap diresmikan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Sumut telah mengerjakan sekitar 49 kilometer jalan provinsi serta hampir merampungkan Jembatan Indah Nenoyo di Kepulauan Nias yang progres pembangunannya telah mencapai 95 persen dan siap diresmikan.

Dikky mengakui, bencana yang melanda 18 kabupaten/kota berdampak pada koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumut sekitar 0,5 persen pada 2025. Bahkan, wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional didominasi daerah terdampak bencana.

Meski demikian, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya menjaga stabilitas makroekonomi melalui percepatan pemulihan pascabencana dan penguatan sektor-sektor strategis.

"Pada 2025 ini, kami mencatat 27 capaian utama pembangunan yang akan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat," pungkas Dikky.