MEDAN – Pemerintah pusat akan memulai program percetakan persawahan baru di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, pada Kamis (15/1/2026).

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, kegiatan groundbreaking akan dilaksanakan serentak oleh Kementerian Pertanian dan dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumut, kerusakan lahan pertanian akibat banjir dan longsor mencapai 50.539 hektare dengan nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp1,48 triliun.

"Untuk sektor pertanian, groundbreaking akan dilakukan serentak di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Lokasinya di Kabupaten Tapanuli Tengah dan direncanakan dihadiri Presiden," ujar Bobby, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, proses pendataan terhadap lahan pertanian, alat produksi, dan sarana pendukung lainnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pendataan tersebut dibagi dalam tiga kategori kerusakan, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Menurut Bobby, hingga kini pemerintah daerah lebih banyak menerima pembaruan terkait pembangunan sektor perumahan. Sementara informasi mengenai perbaikan dan pembukaan kembali lahan pertanian masih terbatas.

"Masyarakat sangat menunggu kepastian terkait sawah mereka. Kami berharap bisa dilibatkan dalam rapat-rapat bersama kementerian agar informasi yang kami sampaikan ke masyarakat lebih jelas," katanya.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu membenarkan bahwa daerahnya menjadi lokasi groundbreaking percetakan sawah pasca bencana. Ia menyebut, sebagian besar lahan persawahan di wilayahnya mengalami sedimentasi parah akibat banjir dan longsor.

"Pada 15 Januari nanti, Kementerian Pertanian akan memulai pencetakan sawah baru di Tapteng karena kerusakan sawah kami cukup berat," ujarnya.

Masinton menambahkan, penanganan bencana di Tapanuli Tengah kini telah memasuki fase transisi pemulihan. Pemerintah daerah fokus melakukan pembersihan permukiman, alur sungai, serta kawasan yang tertutup sedimen, lumpur, dan material kayu.

Namun, keterbatasan alat berat masih menjadi kendala utama. Saat ini, Pemkab Tapanuli Tengah hanya mampu mengoperasikan sekitar 20 unit alat berat, jumlah yang dinilai belum mencukupi untuk penanganan kerusakan berskala besar.

"Sebaran titik terdampak sangat luas. Normalisasi sungai dan pembersihan gelondongan kayu membutuhkan alat berat dalam jumlah besar," pungkasnya.

Sumber: TribunMedan