MEDAN – Perbaikan lahan persawahan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera resmi dimulai secara serentak pada Kamis (15/1/2026). Kegiatan peletakan batu pertama program percetakan sawah baru dipusatkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pelaksanaan kegiatan tersebut digelar secara virtual bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Hadir langsung di lokasi kegiatan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan bahwa dimulainya rehabilitasi sawah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kembali ketahanan pangan di Sumatera Utara.

Ia menjelaskan, berdasarkan data pemerintah provinsi, total lahan sawah yang mengalami kerusakan di Sumut mencapai 37.318 hektare. Dari jumlah tersebut, 22.274 hektare mengalami rusak ringan, 10.690 hektare rusak sedang, dan 4.354 hektare rusak berat.

Sementara khusus di Kabupaten Tapanuli Tengah, luas kerusakan lahan tercatat mencapai 3.205 hektare yang tersebar di sejumlah kecamatan.

"Kecamatan Tukka merupakan salah satu sentra pertanian rakyat. Kerusakan lahan dan irigasi di daerah ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas serta pendapatan petani. Ground breaking hari ini menjadi bukti komitmen nyata untuk memulihkan fungsi lahan dan jaringan irigasi," ujar Surya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi tersebut.

"Pembangunan sektor pertanian tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kebersamaan dan semangat gotong royong dalam menjaga serta merawat hasil pembangunan," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk program perbaikan persawahan ini mencapai Rp78,5 miliar.

Program rehabilitasi mencakup tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bantuan yang diberikan meliputi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga kebutuhan pokok masyarakat," kata Amran.

Ia menegaskan bahwa proses perbaikan harus dilakukan secepat mungkin dengan skema padat karya agar masyarakat sekitar juga memperoleh manfaat ekonomi.

"Petani yang lahannya direhabilitasi akan dilibatkan langsung dalam pekerjaan, dan upahnya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kami ingin masyarakat tetap memiliki lapangan kerja di tengah masa sulit ini," tegasnya.

Amran juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tetap berada di lokasi hingga proses pemulihan selesai.

"Saya tugaskan para direktur dan tim untuk selalu standby di lapangan. Jangan sampai ada kekosongan personel di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Percepatan harus dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkan bantuan," pungkasnya.

Sumber: TribunMedan