Pemerintah Tetapkan 1 Hari WFH Imbas Lonjakan Harga Minyak, Pengumuman Segera Dilakukan
RAU - Saturday, 28 March 2026 | 04:53 AM


Pemerintah resmi menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam sepekan sebagai langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan keputusan tersebut telah ditetapkan dan pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini," ujar Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Airlangga menegaskan pengumuman jadwal pelaksanaan WFH tidak akan melewati bulan Maret. Menurutnya, waktu yang tersisa masih cukup untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada publik.
"Secepatnya. Bulan ini kan tinggal beberapa hari lagi, jadi masih ada waktu," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden terus memantau langsung pembahasan kebijakan tersebut. Ia memastikan pengumuman teknis akan disampaikan oleh Menko Perekonomian.
"WFH sudah. Pak Presiden monitor langsung. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak Menko Perekonomian," ujarnya singkat.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kebijakan satu hari WFH dapat menjadi langkah taktis jangka pendek untuk menekan konsumsi energi. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan solusi tunggal atas persoalan kenaikan harga minyak global.
"Gagasan ini baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," kata Aria Bima.
Ia memahami pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, hingga pemerintah daerah sebagai respons atas gejolak harga minyak dunia. Kenaikan tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah berharap kebijakan WFH ini dapat membantu mengurangi mobilitas harian, menekan konsumsi BBM, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Next News

DPRD dan Pemkab Tapsel Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025
3 hours ago

Bupati Tapsel Gus Irawan Dorong Kolaborasi Lintas Generasi untuk Perkuat IKA MM USU
3 hours ago

Survei SMRC: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Prabowo Turun Menjadi 51,1 Persen
3 hours ago

Polres Padang Lawas Amankan 31 Sepeda Motor Diduga Terkait Kasus Penadahan
3 hours ago

Pemprov Sumut Dorong Peningkatan Fasilitas PAUD untuk Perkuat Pendidikan Anak di Kepulauan Nias
3 hours ago

Kemenag Padang Lawas Berikan Santunan kepada Guru Mengaji dan Pengurus BKM di Gunung Barani
3 hours ago

PSMS Ditaklukkan Port FC di Piala Presiden 2026, Siap Bangkit Lawan Persebaya
4 hours ago

HKTI Sumut Konsolidasikan Persiapan MUSDA dan Perkuat Sinergi dengan BGN Sukseskan Program MBG
5 hours ago

Prakiraan Cuaca Senin 27 Juli 2026: Hujan Sedang hingga Lebat di 7 Provinsi
7 hours ago

Gubernur Bobby Nasution Berangkatkan 10 Warga Sumut Umroh, Zakat ASN Juga untuk Bedah Rumah
21 hours ago





