PADANG LAWAS UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara kembali menorehkan prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap. Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mula Rotua Siregar, Sekretaris Daerah Dr. Patuan Rahmat Hasibuan, Plt Inspektur Daerah Ir. Hendra Hasan Saleh Siregar, ST, MM, Plt Kepala BPKPD Amri Hamonangan Siregar, SSTP, MM, Plt Kadis Kominfo Jhonson Muda Siregar, serta Plt Sekretaris DPRD Muzni Lelo Halomoan Harahap, SSTP, MSP.

Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara baik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Padang Lawas Utara, Mula Rotua Siregar, turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Paluta mempertahankan opini tertinggi dari BPK. Menurutnya, raihan WTP menjadi indikator positif yang menunjukkan semakin baiknya sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi pendorong bagi seluruh aparatur pemerintah untuk menjaga integritas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan raihan terbaru ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak tujuh kali. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya berhasil diraih secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkab Paluta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan meraih opini WTP ke-7 menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran daerah terus dilakukan secara profesional guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Lawas Utara.