SIPIROK – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar Sosialisasi Integrated Area Development (IAD) dan Workshop Peran Para Pihak Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) ini bertujuan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan perhutanan sosial yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Acara dibuka oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, didampingi Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga. Hadir pula perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Perhutanan Sosial Medan, BBKSDA Sumatera Utara, pimpinan OPD, camat, kepala desa, kelompok tani perhutanan sosial, perguruan tinggi, perbankan, perusahaan, organisasi nonpemerintah (NGO), dan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Gus Irawan menegaskan pembangunan daerah harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurutnya, Tapanuli Selatan memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Program perhutanan sosial bukan hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena itu, pengelolaan yang terintegrasi melalui konsep Integrated Area Development menjadi sangat penting," ujar Gus Irawan.

Fokus Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Bupati juga menyoroti dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Tapanuli Selatan pada akhir 2025. Bencana tersebut menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian gagal panen, merusak perkebunan masyarakat, mengganggu sektor perikanan, serta berdampak pada perlambatan ekonomi daerah.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan yang sebelumnya berada di atas lima persen turun menjadi 2,49 persen pada triwulan akhir 2025.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Pemkab Tapsel terus menggulirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan jagung, perikanan, peternakan, dan sektor pertanian yang diintegrasikan dengan program perhutanan sosial.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi masyarakat terdampak bencana dengan bunga nol persen untuk pinjaman hingga Rp100 juta.

Pemkab Tapsel juga tengah menjalankan Gerakan 10.000 Hektare Jagung, Gerakan Seribu Kolam menuju swasembada ikan, serta pengembangan sektor peternakan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Tapsel saat ini sedang melakukan tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Semua itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Optimalkan Perhutanan Sosial

Gus Irawan turut mendorong optimalisasi 21 izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan di Kabupaten Tapanuli Selatan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Ia juga menilai kawasan Ekosistem Batang Toru yang menjadi perhatian nasional maupun internasional harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, termasuk peluang pengembangan nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan PETAI, Masrizal Saraan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam mendorong lahirnya kebijakan Integrated Area Development (IAD) di Kabupaten Tapanuli Selatan.

"IAD merupakan pendekatan pembangunan kawasan yang mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial. Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi daerah pertama di Sumatera Utara yang menginisiasi pengembangan IAD untuk perhutanan sosial," ujarnya.

Menurut Masrizal, dari sekitar 210 izin perhutanan sosial di Sumatera Utara, sebanyak 21 izin berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.

Melalui workshop tersebut, peserta diajak mengidentifikasi potensi usaha perhutanan sosial, menyusun peran masing-masing pihak, membangun komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen IAD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Masrizal juga menyampaikan bahwa PETAI bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti permohonan dukungan Pemkab Tapsel terkait rehabilitasi kawasan terdampak bencana melalui program restorasi di Kelompok Tani Mawar seluas 50 hektare dan Kelompok Tani Gemilang Tani seluas 55 hektare.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Perhutanan Sosial Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta fasilitator dan tenaga ahli IAD.

Melalui sosialisasi dan workshop ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, perbankan, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan.