Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Penyampaian itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Senin, 22 Juni 2026.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Kota Medan. Dalam nota jawabannya, Rico Waas menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut adalah soal penerangan jalan umum. Menanggapi masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Rico Waas menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menyiapkan program pemasangan lampu penerangan jalan umum baru pada tahun 2026. Sebanyak 1.000 titik LPJU direncanakan akan dipasang di berbagai wilayah Kota Medan, terutama pada kawasan yang selama ini belum memiliki penerangan jalan yang memadai.

Selain program pemasangan baru, Pemko Medan juga terus melakukan perbaikan terhadap LPJU yang mengalami kerusakan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membentuk tim lapangan yang dilengkapi komponen pendukung agar penanganan kerusakan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Terkait persoalan pemadaman listrik yang masih kerap dikeluhkan masyarakat, Rico Waas menyatakan Pemko Medan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar aspirasi warga dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya agar permasalahan kelistrikan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berkepanjangan.

Pada sektor ekonomi dan kesejahteraan, Rico Waas mengungkapkan bahwa kondisi sosial ekonomi Kota Medan menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 turun menjadi 7,25 persen, dari sebelumnya 7,94 persen pada tahun 2024. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 0,69 persen dalam kurun satu tahun.

Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan juga mengalami penurunan dari 8,13 persen menjadi 7,99 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan naik menjadi 83,74 pada tahun 2025. Capaian ini dinilai menjadi indikator bahwa upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil di berbagai sektor.

Menjawab sorotan DPRD mengenai proyek Bus Rapid Transit Mebidang, Rico Waas menjelaskan bahwa perencanaan teknis dan pembiayaan utama program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Pemko Medan tetap berkomitmen untuk memastikan seluruh dukungan pembiayaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan. Keterbatasan anggaran serta efisiensi program pada tahun 2025 disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Namun, pemerintah memastikan perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Dalam bidang tata kelola keuangan, Rico Waas menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan atas dukungan yang diberikan sehingga Pemko Medan kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan penting untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap seluruh jawaban, penjelasan, dan komitmen yang disampaikan Pemerintah Kota Medan tidak berhenti pada tataran pembahasan semata. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata melalui program-program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.