Medan

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Percepatan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan dapat segera dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD seluruh perangkat daerah di Ruang Rapat I Lantai 2 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (22/6/2026).

"Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres," ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby meninjau capaian sejumlah OPD yang program kerjanya masuk dalam kategori PHTC dan PSD. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan saling mendukung.

Menurutnya, sejumlah program memiliki keterkaitan erat antar sektor, seperti pembangunan irigasi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar-OPD terkait untuk memastikan kebutuhan dan target program dapat terpenuhi.

Selain percepatan pelaksanaan, Bobby juga meminta setiap program yang telah berjalan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia tidak ingin bantuan pemerintah yang diberikan justru tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bobby mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara optimal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Sumut saat ini memiliki sejumlah program prioritas yang masuk dalam kategori PHTC, yakni PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), PROBIS (Program Berobat Gratis), JASKOP/JAGA KOMPER (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), CERDAS (Digitalisasi Pelayanan Publik), INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), dan PRESTICE (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice).

Untuk program nonfisik, Bobby mendorong perangkat daerah menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Misalnya seperti cerdas cermat atau sejenis kegiatan yang bisa meningkatkan SDM. Kegiatannya melibatkan masyarakat juga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. Karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Saya juga ingatkan untuk seluruh OPD segera membuat perencanaan untuk tahun 2027," ucap Surya.

Rapat tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap serta seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.