JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp119,09 miliar untuk memperkuat sistem observasi kebencanaan serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Guswanto, alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dinilai memiliki kebutuhan mendesak dalam peningkatan sistem deteksi dini bencana hidrometeorologi maupun geologi.

Ia menjelaskan, penguatan teknologi observasi dan percepatan rehabilitasi pascabencana menjadi langkah strategis untuk memulihkan sekaligus meningkatkan keandalan sistem pemantauan kebencanaan di wilayah barat Indonesia.

"Pemenuhan teknologi observasi dan percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di Sumatera menjadi salah satu prioritas utama dalam perencanaan belanja BMKG," ujar Guswanto.

Usulan khusus untuk wilayah Sumatera tersebut merupakan bagian dari paket tambahan anggaran BMKG senilai Rp757,336 miliar yang diajukan guna mengurangi kekurangan pagu indikatif anggaran tahun 2027.

Selain penguatan mitigasi bencana di Sumatera, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman luar negeri proyek berjalan sebesar Rp361,58 miliar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola senilai Rp166,6 miliar, serta pengadaan fasilitas teknologi berupa cloud chamber sebesar Rp110 miliar.

BMKG mengajukan tambahan anggaran tersebut setelah hanya memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,161 triliun, sementara kebutuhan ideal lembaga diperkirakan mencapai Rp4,648 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp2,48 triliun.

Melalui usulan tersebut, BMKG berharap dukungan dari Komisi V DPR RI agar penguatan sistem mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan seperti Pulau Sumatera, dapat berjalan optimal.