Tapanuli Selatan – Survei pascabencana yang dilakukan oleh penggiat lingkungan bersama Pusat Koordinasi Nasional Mapala se-Indonesia mengungkap temuan sedikitnya 330 titik longsor di kawasan hulu Sungai Garoga dan hulu Sungai Siondop, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Survei yang berlangsung pada 21–27 Januari 2026 itu dilakukan di kawasan hutan Batangtoru (hulu Sungai Garoga) dan kawasan hutan Angkola (hulu Sungai Siondop). Metode yang digunakan meliputi penelusuran langsung sepanjang alur sungai serta pemantauan udara menggunakan drone.

Hasil pemantauan menunjukkan 245 titik longsor berada di hulu Sungai Garoga, sementara 85 titik longsor lainnya ditemukan di kawasan hulu Sungai Siondop.

Selain longsor, tim juga menemukan puluhan bukaan lahan baru yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat. Bahkan, sebagian pembukaan lahan di hulu Sungai Siondop teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan lindung.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan hulu sungai di wilayah Tapanuli Selatan telah mengalami degradasi ekologis serius dan tidak lagi berfungsi optimal sebagai kawasan penyangga lingkungan.

Ketua tim survei, Decky Chandrawan, menyatakan bahwa skala longsor yang masif mencerminkan rusaknya tutupan hutan dan lemahnya pengelolaan kawasan hulu.

"Kerusakan tutupan hutan dan pengelolaan kawasan yang tidak efektif meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana. Ini bukan sekadar faktor alam, tetapi juga akibat tekanan aktivitas manusia," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (5/2).

Berdasarkan hasil lapangan, longsor banyak terjadi di lereng curam, sempadan sungai, serta wilayah yang mengalami pembukaan hutan dan degradasi vegetasi.

Menurut Decky, kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa bencana tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh alih fungsi kawasan, degradasi hutan, dan lemahnya pengawasan wilayah tangkapan air.

Hal serupa disampaikan anggota tim survei, Edi Syahrial, yang menilai kerusakan hutan di kawasan hulu telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak langsung terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor di wilayah hilir.

Ia menyebut masyarakat di wilayah hilir selama ini menanggung dampak berupa banjir bandang, sedimentasi sungai, kerusakan lahan pertanian, serta ancaman terhadap infrastruktur dasar, sementara akar masalah di kawasan hulu belum tertangani secara menyeluruh.

Sebagai langkah tindak lanjut, penggiat lingkungan merekomendasikan beberapa kebijakan mendesak, antara lain:

• Audit menyeluruh dan transparan terhadap aktivitas dan perizinan di kawasan hulu Sungai Garoga dan Siondop
• Moratorium aktivitas yang berpotensi merusak hutan di wilayah tangkapan air
• Penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran kawasan hutan dan sempadan sungai
• Restorasi hutan hulu sungai berbasis kajian ilmiah dan partisipasi masyarakat
• Pelibatan publik dan lembaga independen dalam pemantauan kawasan hutan secara berkelanjutan

Penggiat lingkungan menilai, tanpa perubahan kebijakan dan tindakan nyata, wilayah Tapanuli Selatan berpotensi terus berada dalam siklus bencana ekologis akibat kerusakan kawasan hulu sungai.