MEDAN – Apresiasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dinilai sebagai indikator kuatnya sistem pendataan dan transparansi daerah tersebut dalam menangani bencana.

Hal itu disampaikan dua ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), yakni Paidi Hidayat dan Doli Muhammad Jafar Dalimunthe, saat dimintai tanggapan, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, saat penyerahan kunci hunian tetap kepada 120 warga terdampak di Desa Hapesong, Tapanuli Selatan, Mendagri Tito Karnavian memuji kecepatan respons pemerintah daerah. Ia bahkan menyarankan daerah lain untuk belajar ke Tapsel dalam hal penanggulangan bencana.

Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyoroti kualitas data yang disampaikan Pemkab Tapsel. Menurutnya, validitas dan ketepatan data menjadi faktor utama percepatan realisasi bantuan. Ia menilai koordinasi yang solid serta transparansi penyaluran bantuan membuat proses verifikasi berjalan lancar, termasuk saat dilakukan pengecekan langsung kepada warga penerima manfaat.

Dr. Paidi Hidayat, yang juga menjabat Ketua ISEI Sumatera Utara, menyebut kekuatan utama Tapsel terletak pada ketepatan pendataan dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat. Ia menilai banyak daerah lain masih berada pada tahap proses, sementara Tapsel sudah berhasil menyalurkan hunian tetap kepada warga terdampak.

Menurutnya, dalam situasi bencana, respons cepat menjadi keharusan. Namun kecepatan tersebut harus ditopang data yang akurat dan terverifikasi. "Ketika data sudah rapi dan tervalidasi, pemerintah pusat pun lebih cepat mengambil keputusan," ujarnya.

Selain validitas data, Paidi menekankan pentingnya transparansi distribusi bantuan. Ia menyinggung masih adanya kasus di sejumlah daerah di mana bantuan menumpuk di posko karena persoalan distribusi dan validasi penerima. Kondisi itu, menurutnya, tidak terjadi di Tapsel karena koordinasi yang berjalan baik.

Sementara itu, Dr. Doli Muhammad Jafar Dalimunthe melihat penanganan bencana tidak hanya soal respons darurat, tetapi juga kurasi dampak dan mitigasi lanjutan. Ia menilai apresiasi dari Mendagri dan Menteri PKP didasarkan pada data yang jelas dan terukur.

Ia juga menyoroti kepemimpinan Bupati Tapsel yang dinilai mampu menginventarisasi dampak bencana secara cepat dan sistematis, termasuk dalam peristiwa di wilayah Garoga yang menyebabkan satu desa terdampak berat.

Menurut Doli, di era keterbukaan informasi saat ini, klaim bantuan tanpa realisasi nyata akan mudah terbantahkan di ruang publik. Ia menilai minimnya gejolak di media sosial atas klaim bantuan di Tapsel menjadi indikator adanya transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, kedua akademisi sepakat bahwa kekuatan pemetaan wilayah terdampak (mapping) dan sistem data yang terstruktur akan menjadi fondasi utama mitigasi bencana ke depan. Dengan data yang kuat, respons pemerintah pusat dapat lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga proses pemulihan masyarakat terdampak berjalan lebih efektif.