Tapanuli Selatan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel), menghadapi tekanan berat dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemotongan ini menjadi salah satu yang terbesar di antara kabupaten/kota di Sumut, mencapai Rp113,5 miliar.

Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Daerah Pemilihan (Dapil) VII di Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (9/7/2025).

"Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK cukup besar, Disisi lain meningkatnya belanja pegawai dari tahun 2024 ke 2025 sebesar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah," ujar Gus Irawan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta perhatian DPRD Sumut terhadap alokasi transfer dana provinsi, khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, saat ini Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah, sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

"Fokus kami saat ini adalah memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami harap dukungan provinsi tetap maksimal, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran," tambahnya.

Kunjungan kerja DPRD Sumut ke Tapsel merupakan bagian dari rangkaian agenda pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, rombongan telah mengunjungi Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), dan Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya, mereka dijadwalkan bertolak ke Mandailing Natal.

Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap, mengakui adanya hambatan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan anggaran Barang Kena Pajak (BKP) dari provinsi ke kabupaten/kota. Total tunggakan untuk seluruh wilayah Sumut disebutnya mencapai Rp2,8 triliun.

"Kami telah berdiskusi langsung dengan Gubernur. Dana tersebut akan dibayarkan, namun dilakukan secara bertahap karena penyesuaian fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang," ujar Roby.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya, Wakil Bupati Tapsel, Sekda Tapsel, jajaran pimpinan OPD dari provinsi dan kabupaten serta pimpinan perusahaan. (Prokopim Tapsel)