Pemerintah Siapkan Evaluasi DTSEN, Desil 10 Dinilai Banyak Dihuni Kelas Menengah

JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat. Langkah tersebut akan dilakukan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil sensus yang dilakukan BPS sebelum melakukan peninjauan terhadap data tersebut.

Evaluasi nantinya tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pengelompokan tetap menggunakan skala 1 hingga 10, dengan masing-masing desil mewakili sekitar 10 persen populasi. Pemerintah akan lebih menekankan pada ketepatan data agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya.

BPS sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Karena itu, masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai dengan keadaan terkini dapat mengajukan pemutakhiran.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metode pembentukan desil, melainkan pada penggunaannya sebagai indikator kelas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, desil pada dasarnya merupakan sistem pemeringkatan yang membagi penduduk ke dalam 10 kelompok. Namun, Desil 10 memiliki karakteristik yang cukup beragam karena mempunyai batas bawah tetapi tidak memiliki batas atas.

Pada 2024, batas awal Desil 10 tercatat ketika pengeluaran masyarakat berada di sekitar Rp3,03 juta per kapita setiap bulan. Dari sekitar 22,06 juta penduduk yang masuk Desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang tergolong benar-benar menengah ke atas dengan pengeluaran sekitar Rp9,91 juta per kapita per bulan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di Desil 10 sebenarnya masih termasuk kelompok kelas menengah. Penentuan kondisi sosial ekonomi juga dipengaruhi sejumlah faktor, seperti identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.

Yusuf menilai penggunaan desil tetap diperlukan untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi. Namun, pemerintah perlu berhati-hati ketika menjadikan Desil 9 dan 10 sebagai kategori masyarakat kaya, sementara Desil 1 hingga 5 langsung dikaitkan dengan kelompok miskin.

Ia menyarankan pemerintah turut mempertimbangkan klasifikasi berdasarkan tingkat pengeluaran absolut untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

Hal tersebut menjadi penting karena data DTSEN kini digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan BBM bersubsidi.

Menurut Yusuf, apabila masyarakat kelas menengah yang berada di Desil 9 dan 10 ikut dikategorikan sebagai kelompok yang tidak berhak mendapatkan subsidi, terdapat risiko jutaan masyarakat kehilangan akses terhadap BBM subsidi meskipun kondisi ekonominya belum tergolong kaya.