Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar pertemuan bersama puluhan serikat pekerja dan buruh di Gedung Serbaguna, Deli Serdang.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi buruh yang mencakup enam tuntutan utama. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera menangani poin-poin yang menjadi kewenangannya, sementara sisanya akan diteruskan kepada pemerintah pusat melalui jalur resmi.

Menurut Bobby, berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Sumatera Utara, termasuk penetapan upah tahun 2026, selama ini merupakan hasil dialog yang terjalin baik antara pemerintah dan serikat buruh.

Terkait persoalan outsourcing dan perusahaan yang tidak memenuhi standar upah minimum, ia mengakui masih terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti memanfaatkan tenaga PPPK untuk memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan kepada pekerja agar dapat berperan dalam pemantauan mandiri, serta berkolaborasi dengan serikat buruh dalam pendataan perusahaan dan tenaga kerja.

Di sisi lain, momentum May Day tahun ini juga membawa kabar positif bagi pekerja informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, mengungkapkan bahwa sebanyak 21.119 pekerja rentan di Sumatera Utara kini telah mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

Menutup kegiatan, Bobby Nasution mengajak seluruh pihak untuk menjaga stabilitas iklim kerja dan investasi di Sumatera Utara demi mencapai kesejahteraan buruh secara bersama.