TAPANULI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Sarasi, Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Senin (31/3/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah kebangkitan daerah pascabencana sekaligus memasuki fase ekspansi pembangunan.

Musrenbang RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur agar proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif, terarah, dan berkelanjutan.

Bupati menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tapanuli Selatan 2025–2029, sehingga diperlukan evaluasi komprehensif terhadap capaian pembangunan sebelumnya.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan pada 2025 masih bertahan di atas 5 persen. Namun, pada triwulan terakhir terjadi perlambatan hingga 2,4 persen akibat dampak bencana yang melanda daerah tersebut.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun. Lebih dari 3.000 hektare lahan persawahan mengalami gagal panen, sementara sektor pertanian berkontribusi sekitar 43 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Selatan.

Mengusung tema percepatan pemulihan pascabencana terintegrasi sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, Musrenbang RKPD 2027 menitikberatkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Bupati memaparkan lima prioritas pembangunan daerah, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, pemulihan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ketahanan bencana daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Ia juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintah daerah, di antaranya peningkatan nilai SAKIP dari kategori CC menjadi B, peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dari zona merah ke zona hijau dengan peringkat lima se-Sumatera Utara, serta perolehan SDGs Award tingkat nasional.

Bupati turut mengapresiasi sinergi Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak. Ia menyebutkan, seluruh korban bencana telah kembali menempati hunian layak dan tidak lagi merayakan hari besar keagamaan di tenda pengungsian.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Achmad Fadly Dalimunthe, menyampaikan bahwa pembangunan provinsi memasuki fase strategis, yakni 2025 sebagai fase pondasi, 2026 fase akselerasi, dan 2027 sebagai fase ekspansi.

Musrenbang RKPD 2027 dilaksanakan selama dua hari dan menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan, serta unsur dunia usaha dan kelompok ekonomi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Abdul Basith, menyatakan dukungan penuh DPRD terhadap percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap lahir perencanaan pembangunan yang kolaboratif, tangguh terhadap bencana, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.