SIPIROK – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penguatan sinergi lintas sektor, perlindungan hak anak, serta perang terhadap berbagai persoalan sosial yang mengancam tumbuh kembang anak.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi, Lantai III Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, Senin (19/10/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan Layak Anak.

Bupati Gus Irawan menekankan bahwa KLA bukan sekadar upaya mengejar predikat atau memenuhi indikator penilaian pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab nyata untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya, terlindungi dari kekerasan, serta memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni pemberantasan narkoba, penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi kelompok rentan.

"Ini bukan perang dengan senjata. Ini perang melawan narkoba, berbagai penyakit sosial di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketidakadilan yang masih terjadi di lingkungan kita," tegasnya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut saling berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kemiskinan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, serta lemahnya perlindungan terhadap anak dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian hak-hak anak.

Karena itu, Gus Irawan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penyediaan lingkungan yang aman bagi anak.

Bupati juga menyoroti pentingnya kehadiran negara bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, mengalami persoalan pengasuhan, atau tidak memperoleh lingkungan keluarga yang mendukung.

Ia mencontohkan keberadaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan sekaligus memberikan dukungan pengasuhan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

"Tidak boleh kita melihat anak hanya dari siapa orang tuanya atau bagaimana kondisi keluarganya. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Selain memperkuat komitmen lintas sektor, Bupati menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola data dan digitalisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, dan dilaporkan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Menurutnya, berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah tidak akan tergambar secara optimal dalam penilaian apabila tidak didukung data dan bukti administrasi yang lengkap.

"Laksanakan program sesuai kebutuhan, kemudian buktikan dan laporkan. Sekarang penilaian berbasis bukti. Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi tidak tercatat dalam sistem sehingga hasilnya tidak mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya," tegasnya.

Ia mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan sejumlah capaian penilaian pemerintahan melalui pembenahan data dan kelengkapan dokumen. Pengalaman tersebut, katanya, harus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk memperbaiki kinerja dalam pemenuhan indikator KLA.

Gus Irawan juga meminta koordinasi antarlembaga diperkuat agar data mengenai kondisi anak, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penanganan kasus kekerasan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Dalam pemaparan capaian indikator KLA Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis menyampaikan bahwa penilaian KLA mencakup berbagai aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.

Aspek tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Ia menekankan bahwa pemenuhan indikator tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pekerjaan umum, kecamatan, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing.

Dalam pemaparan tersebut, capaian penilaian mandiri KLA Tapanuli Selatan disebut sebesar 804 poin, sedangkan hasil verifikasi administrasi tercatat 59,23 persen. Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi indikator yang masih perlu diperbaiki, termasuk kelengkapan dokumen, kualitas data, dan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Chairul Rizal mengingatkan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius. Tidak boleh ada anak yang diabaikan hanya karena jumlah kasus yang ditemukan relatif sedikit atau karena persoalannya belum tercatat dalam laporan resmi.

Sementara itu, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Andi, S.K.M., M.Eng., menjelaskan bahwa Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, keberhasilan KLA membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi profesi, lembaga masyarakat, serta Forum Anak. Upaya tersebut juga harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian diperkuat melalui desa atau kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Andi turut mengingatkan pentingnya ketepatan data dan kelengkapan bukti dukung dalam proses penilaian. Setiap program yang dilaporkan harus sesuai dengan indikator, memiliki dokumentasi yang jelas, dan menunjukkan pelaksanaan nyata di lapangan.

Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan tersebut dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan Layak Anak.

Komitmen itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, lembaga vertikal, Ketua TP PKK Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, organisasi profesi, serta Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.

Melalui komitmen tersebut, seluruh pihak menyatakan kesediaan untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi; melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perkawinan anak; serta mendorong tumbuh kembang anak melalui akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta nyaman.

Komitmen itu juga mencakup penciptaan lingkungan keluarga yang harmonis dan ramah anak, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, pemberian ruang bagi partisipasi anak dalam pembangunan sesuai usia dan tingkat kematangannya, serta pengintegrasian kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Selain itu, seluruh pihak bersepakat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam perlindungan anak serta membangun kerja sama secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, S.P., M.M., para asisten, pimpinan OPD, para camat, PKK Kecamatan/Desa, unsur terkait, serta Forum Anak Kabupaten Tapanuli Selatan.