Medan – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pemkab Tapsel meraih predikat Kabupaten Informatif, sementara Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M., C.A., menerima Achievement Person Award sebagai tokoh kepala daerah yang dinilai tercepat dalam penyediaan data pascabencana hidrometeorologi 2025.

Dua penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara tersebut diterima Wakil Bupati Tapanuli Selatan H. Jafar Syahbuddin Ritonga, M.B.A., DBA, dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik serta KI Sumut Awards 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Tapsel dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus respons cepat pemerintah daerah dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Tapanuli Selatan pada 25 November 2025.

Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas penilaian serta penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Tapsel dan Bupati Tapanuli Selatan.

"Penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus amanah bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara atas apresiasi yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik, lebih transparan, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Jafar.

Menurutnya, predikat Kabupaten Informatif dan Achievement Person Award bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan pengingat bahwa pemerintah harus memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, kecepatan penyediaan data menjadi sangat penting dalam penanganan bencana, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan, penyaluran bantuan, pendataan kerusakan dan kerugian, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Dalam situasi bencana, data yang cepat dan akurat sangat menentukan langkah yang harus diambil pemerintah. Data menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan, menentukan prioritas penanganan, memastikan bantuan tepat sasaran, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen agar setiap kebijakan dan program pemulihan dilaksanakan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Jafar juga menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, khususnya jajaran yang menangani komunikasi publik, pengelolaan data, dokumentasi, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi budaya kerja di seluruh lingkungan Pemkab Tapsel.

"Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh OPD untuk semakin disiplin dalam mengelola data dan dokumen, memperkuat koordinasi, serta memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam penilaian atau penghargaan," tambahnya.

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Wakil Gubernur H. Surya yang disampaikan pada acara tersebut, ditegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak mengetahui kebijakan yang dibuat, program yang dilaksanakan, pengelolaan anggaran, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan.

Keterbukaan informasi, menurutnya, tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif atau komunikasi pemerintah, tetapi harus menjadi budaya kerja dan wujud tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur juga mengapresiasi badan publik yang berhasil meraih predikat informatif serta mendorong badan publik lainnya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi. Pelayanan tersebut perlu didukung penguatan peran PPID, pengelolaan dokumentasi yang tertib, serta pemanfaatan teknologi digital yang inovatif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Hafidha Farwa SH, MH

dalam arahannya menekankan bahwa penghargaan keterbukaan informasi publik harus menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Predikat informatif bukanlah titik akhir, melainkan tanggung jawab untuk menjaga integritas, memperbaiki mutu pelayanan, dan memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.

Transformasi digital juga dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat mengakses informasi yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Melalui capaian ini, Pemkab Tapanuli Selatan diharapkan semakin konsisten membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Terlebih dalam proses pemulihan pascabencana, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak.