MEDAN – Gubernur Bobby Nasution mewacanakan penerapan kebijakan satu hari tanpa mobil (one day no car) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Program tersebut direncanakan berlaku bagi seluruh pegawai yang bertugas di Kantor Gubernur maupun kantor dinas di bawah naungan pemerintah provinsi.

Menurut Bobby, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi polusi udara serta menekan angka kemacetan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam.

Pemerintah provinsi, kata dia, perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan kepada ribuan ASN di wilayah Sumatera Utara.

"Kalau hanya untuk di Kantor Gubernur, kantor dinas, itu mungkin bisa kita terapkan kembali," ujar Bobby, Kamis (26/3/2026).

Pengkajian Dampak di UPT Daerah

Terkait waktu peluncuran, Bobby belum menyebutkan tanggal pasti penerapan kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan di tingkat provinsi harus mempertimbangkan cakupan wilayah yang luas, termasuk keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Menurutnya, penerapan aturan tersebut tidak boleh mengganggu mobilitas pelayanan publik, khususnya bagi ASN yang bertugas di daerah dengan keterbatasan moda transportasi.

"Kalau di Pemprov Sumut kita buat kebijakan itu untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Nanti coba kita lihat di UPT-UPT di daerah bagaimana penerapannya," jelasnya.

Evaluasi dari pengalaman sebelumnya saat kebijakan serupa diterapkan di tingkat kota juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan skema aturan agar lebih efektif dan efisien.

Kilas Balik Kebijakan di Medan

Program one day no car sebelumnya pernah diterapkan Bobby saat menjabat sebagai Wali Kota Medan. Ketika itu, kebijakan diberlakukan setiap hari Selasa.

Namun pelaksanaannya sempat menghadapi sejumlah kendala, termasuk pengawasan terhadap ASN yang masih membawa kendaraan pribadi secara tidak terbuka.

Seiring pergantian kepemimpinan, kebijakan tersebut kemudian dicabut oleh Wali Kota Rico Waas dan tidak lagi diberlakukan hingga saat ini.

Rencana menghidupkan kembali sistem satu hari tanpa mobil di tingkat provinsi diperkirakan akan memicu diskusi publik, terutama terkait efektivitas kebijakan serta kesiapan transportasi massal bagi para ASN.