Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Percepatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, Maluku Utara, serta daerah terpencil lainnya menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan gizi dan prevalensi stunting yang relatif tinggi.

Menurutnya, target penyelesaian yang sebelumnya direncanakan dalam waktu satu bulan kini dipercepat menjadi satu minggu agar intervensi gizi dapat segera dilakukan di daerah-daerah prioritas. Langkah ini diharapkan mampu membantu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

BGN juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pembukaan atau pengajuan SPPG. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme resmi berbasis sistem yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengintegrasikan data dari berbagai instansi, termasuk data kesehatan dan data kesiapan dapur umum, untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas Program MBG. Pendekatan berbasis data ini diharapkan membuat penyaluran program lebih tepat sasaran dan efektif.

Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 1.700 dapur telah diidentifikasi siap beroperasi di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Pemerintah akan merilis secara bertahap daftar lokasi yang telah siap sehingga operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat segera berjalan sesuai target.

Dengan percepatan pembangunan SPPG dan dukungan sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin merata, khususnya di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan gizi dan keterbatasan layanan.