Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menerima bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebesar Rp600 juta untuk penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas antardaerah yang sangat berarti bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bantuan kedua dari Pemprov Kaltim, setelah sebelumnya mengucurkan dana kemanusiaan sebesar Rp5,78 miliar untuk tiga provinsi di Sumatera pada akhir tahun 2025, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Saat ini, dana bantuan mulai dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) yang nantinya akan diserahkan kepada warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Dari total bantuan Rp5,78 miliar tersebut, Pemprov Sumut sebelumnya telah menerima Rp1 miliar berdasarkan hasil mitigasi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut mencatat, sebanyak 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun. Jumlah masyarakat terdampak mencapai 479.045 kepala keluarga atau sekitar 1.803.549 jiwa, dengan pengungsi sebanyak 3.371 kepala keluarga atau 13.378 jiwa.

Korban luka tercatat sebanyak 126 orang, korban meninggal dunia 372 jiwa, dan 53 orang masih dinyatakan hilang.

Sulaiman menjelaskan, pembangunan hunian tetap diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 juta per unit, belum termasuk pembangunan fasilitas umum seperti jaringan air bersih, listrik, rumah ibadah, area bermain, dan sarana pendukung lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyebutkan bahwa bantuan Rp600 juta tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat Kaltim terhadap korban bencana di Sumatera.

Dana tersebut berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelompok pengajian, arisan, komunitas sosial, hingga partisipasi masyarakat umum. Bantuan tersebut dialokasikan masing-masing Rp300 juta untuk Tapanuli Selatan dan Rp300 juta untuk Tapanuli Tengah.

Pemprov Kaltim berharap bantuan tersebut dapat membantu percepatan pemulihan Sumatera Utara, khususnya dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor.