MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana menambah anggaran pembangunan rumah bagi korban bencana banjir dan longsor. Tambahan tersebut dialokasikan untuk 200 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp12 miliar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan, nilai bantuan pembangunan rumah maksimal Rp60 juta per unit. Besaran anggaran tersebut menyesuaikan usulan dari masing-masing kabupaten dan kota terdampak.

"Tambahan dari provinsi itu sebanyak 200 unit rumah. Nilainya sekitar Rp60 juta per unit, tergantung dari kabupaten yang mengajukan," ujar Bobby, Senin (12/1/2026).

Namun, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengajuan dari pemerintah kabupaten/kota, anggaran tersebut akan dialihkan untuk mendukung program hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jika tidak diajukan, dana itu akan kami masukkan untuk membantu tambahan anggaran BNPB bagi pembangunan hunian tetap," katanya.

Dengan skema tersebut, nilai bantuan pembangunan rumah bagi sebagian warga berpotensi meningkat menjadi Rp70 juta hingga Rp75 juta per unit, meskipun total anggaran tetap tidak melebihi Rp12 miliar.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, saat ini terdapat 5.951 unit hunian tetap dan 1.049 unit hunian sementara yang direncanakan untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara. Seluruh pembangunan hunian sementara ditargetkan rampung sebelum bulan puasa tahun ini.

Menurutnya, hingga saat ini hanya tiga kabupaten yang mengajukan pembangunan hunian sementara, yakni Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan 800 unit.

"Untuk wilayah Sumatera Utara, baru tiga kabupaten yang mengajukan pembangunan huntara. Daerah lain memilih skema bantuan dana pengungsian bagi warga yang rumahnya rusak berat," ujar Suharyanto.

BNPB menargetkan pembangunan hunian tetap di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat terus dipercepat, sehingga sebagian warga sudah dapat menempati hunian baru sebelum bulan puasa.