Medan — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution memastikan akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) gubernur terkait rumah warga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025.

“Kami akan menerbitkan SK gubernur hari ini agar bantuan dapat segera disalurkan. Kekurangan data akan disempurnakan menyusul,” ujar Bobby di Medan, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pendataan rumah terdampak masih memungkinkan untuk diperbaiki dan diperbarui seiring berjalannya proses verifikasi di lapangan.

Hingga saat ini, sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah menerbitkan SK rumah terdampak bencana. Sementara itu, dua daerah, yakni Kota Tebing Tinggi dan Kota Medan masih dalam tahap proses, sedangkan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara tidak mengajukan usulan.

Bobby berharap percepatan penerbitan SK tersebut dapat mendorong pemulihan pasca-bencana berjalan lebih cepat, terutama untuk mengurangi jumlah warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Terutama bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang yang memungkinkan segera kembali ke rumah.

Dalam mendukung pemulihan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga tengah membangun 648 unit hunian tetap di empat daerah yang terdampak paling parah di Sumatera Utara. Rinciannya meliputi 200 unit di Kota Sibolga, 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, dan 227 unit di Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Masyarakat yang rumahnya memungkinkan untuk ditempati kembali dapat mulai membersihkan dan beraktivitas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BNPB juga menyiapkan bantuan pendukung agar warga bisa segera pulang,” kata Bobby.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah menyiapkan bantuan pasca-bencana sebesar Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan dan perlengkapan rumah tangga.

Selain itu, dalam rapat koordinasi virtual pendataan pasca-bencana tiga provinsi di Sumatra bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemensos menyiapkan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta per keluarga.

Kementerian Sosial juga menyalurkan santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per korban, serta bantuan bagi korban luka berat sebesar Rp5 juta per orang. Hingga kini, santunan telah disalurkan kepada 111 ahli waris di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya (Aceh), Kota Sibolga (Sumatera Utara), serta Kota Padang Panjang (Sumatera Barat).

Sementara itu, BNPB menetapkan bantuan stimulan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.

“Kami menyalurkan bantuan berdasarkan data by name by address dari pemerintah daerah. Semakin cepat data disampaikan, semakin cepat pula bantuan diberikan,” ujar Saifullah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kecepatan pendataan dan penerbitan SK oleh pemerintah daerah dan provinsi agar masyarakat terdampak segera memperoleh bantuan dan dapat kembali beraktivitas.