TAPANULI SELATAN

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, untuk meninjau langsung perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu.

Kunjungan kerja Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Kedatangan Wapres disambut Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu bersama Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tapanuli Selatan di Landasan Helipad PTPN III Batangtoru, Jum'at (04/09/2026).

Setelah mendarat di Helipad PTPN III Batangtoru, Wapres Gibran bersama rombongan meninjau sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari program pemulihan pascabencana. Rangkaian kunjungan meliputi Hunian Tetap (Huntap) di Desa Hapesong Baru Utara, Hunian Sementara (Huntara) di Desa Napa, serta Jembatan Garoga 2 di Kecamatan Batangtoru.

Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu mengatakan kunjungan Wapres tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan terbaru penanganan pascabencana, khususnya pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak serta pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

"Beliau mengecek perkembangan terkini. Ada beberapa titik lokasi yang dikunjungi, mulai dari Huntap Hapesong Baru, Huntara Napa, hingga Jembatan Garoga," ujar Gus Irawan saat memberikan keterangan di Jembatan Garoga 2.

Menurut Bupati, pembangunan Huntap di Hapesong Baru telah selesai dan kini telah dihuni sebanyak 207 kepala keluarga (KK). Namun, masih terdapat persoalan terkait ketersediaan air bersih, terutama karena debit air dari sumur bor mengalami penurunan seiring kondisi cuaca yang semakin panas.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kata Gus Irawan, telah menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, antara lain dengan mengupayakan penarikan sumber air ke kawasan Huntap serta melakukan dropping air apabila diperlukan.

Sementara itu, pembangunan Huntap di Desa Napa masih dalam proses di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kawasan tersebut direncanakan menampung sekitar 699 unit rumah sehingga proses pembangunannya membutuhkan persiapan yang cukup besar.

"Prosesnya sedang berjalan di pusat. Mudah-mudahan proses tendernya berjalan lancar sehingga pembangunan fisik bisa segera dimulai," katanya.

Selain Hapesong Baru dan Napa, Bupati juga menyampaikan perkembangan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah lokasi lain. Di antaranya pembangunan yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di kawasan Simatohir yang progresnya telah mencapai sekitar 50 persen, serta pembangunan Huntap Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan yang juga sedang memasuki tahapan pelaksanaan.

Gus Irawan menegaskan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak agar seluruh hunian bagi masyarakat terdampak bencana dapat diselesaikan secepatnya.

Dalam kunjungan tersebut, persoalan ketersediaan air menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Wapres. Bupati menyebut kebutuhan air menjadi keluhan masyarakat, baik di Huntap Hapesong Baru maupun kawasan Huntara Napa.

"Memang keluhan masyarakat kita di Huntap Hapesong Baru maupun Huntara Napa adalah soal air. Karena sumur bor yang ada debitnya semakin berkurang, terutama belakangan ini karena musim kemarau," jelasnya.

Selain persoalan hunian dan air, Bupati juga menyampaikan perkembangan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, berbagai bantuan tahap pertama telah disalurkan, sementara untuk bantuan tahap berikutnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukannya kepada pemerintah pusat dan kini masih menunggu proses.

Gus Irawan mengatakan masyarakat yang terdampak memiliki pilihan dalam skema penanganan hunian, termasuk pembangunan Huntap maupun menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH). Karena itu, percepatan pembangunan Huntap menjadi harapan masyarakat yang memilih untuk menempati hunian tetap.

Terkait pembangunan Huntap di Napa, Bupati menjelaskan persoalan lahan yang sebelumnya menjadi perhatian juga telah mendapatkan perkembangan positif.

Lahan yang akan digunakan merupakan aset PTPN. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berkoordinasi melalui Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Menurut Gus Irawan, PTPN telah memberikan izin untuk pengerjaan fisik sembari proses pelepasan aset negara tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Yang penting bagi kita, ketika Kementerian PKP siap mengerjakan, lahannya sudah bisa digunakan. Tadi pagi surat dari PTPN sudah datang, memberikan izin untuk pengerjaan fisik sembari proses pelepasan aset negara berjalan," ujarnya.

Bupati berharap langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan Huntap Napa. Apalagi, anggaran pembangunan telah tersedia dalam APBN Tahun Anggaran 2026.

"Karena dananya sudah tersedia di APBN 2026, Kementerian PKP akan mencoba mengakselerasi. Kalau awalnya pembangunan rumah membutuhkan tujuh sampai delapan bulan, ditargetkan bisa selesai akhir tahun karena menggunakan sistem rumah knock down sehingga diharapkan pengerjaannya lebih cepat," kata Gus Irawan.

Dalam kunjungan ke Jembatan Garoga 2, Wapres Gibran juga mendapatkan penjelasan mengenai penanganan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.

Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Hardy Siahaan, menjelaskan bahwa bencana pada 27 November 2025 menyebabkan perubahan alur sungai di kawasan Garoga. Sebelumnya terdapat dua alur sungai, yakni Garoga 1 dan Garoga 2. Namun, material kayu gelondongan, batu besar, dan sedimen yang terbawa banjir menyebabkan aliran air membentuk alur baru yang disebut Garoga 3.

Kondisi tersebut turut menyebabkan kerusakan parah pada jembatan eksisting. Untuk memastikan akses masyarakat tetap berjalan, pemerintah bersama TNI sebelumnya membangun jembatan darurat.

Saat ini, jembatan darurat tersebut akan digantikan dengan jembatan permanen baru.

Jembatan Garoga 2 yang baru direncanakan memiliki bentang sekitar 50 meter tanpa pilar di tengah, sehingga diharapkan lebih aman dalam menghadapi aliran air dan material yang terbawa ketika terjadi banjir.

"Jembatan Garoga 2 akan kita ganti dengan yang baru, tidak ada lagi pilar di tengah. Bentangnya 50 meter dan kami targetkan selesai akhir Desember," jelas Hardy kepada Wapres.

Selain pembangunan jembatan, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap alur Sungai Garoga. Material kayu dan sedimen yang sebelumnya menghambat aliran sungai dibersihkan, sementara pembangunan tanggul, sand pocket, serta penguatan tebing disiapkan sebagai bagian dari mitigasi terhadap potensi banjir bandang berikutnya.

Sand pocket akan berfungsi menampung material berupa kayu, batu, dan sedimen apabila kembali terjadi banjir bandang, sehingga yang mengalir ke bagian hilir diharapkan lebih dominan berupa air.

Untuk mengantisipasi terbentuknya alur sungai baru, kawasan Garoga 3 juga akan ditangani dengan pembangunan tanggul sehingga aliran air diarahkan kembali ke alur sungai semula, yakni Garoga 1 dan Garoga 2.

Kementerian PU juga menjelaskan bahwa penanganan longsor dan kerusakan infrastruktur dilakukan di sejumlah titik. Penguatan tebing dilakukan menggunakan metode shotcrete dan soil nailing, sedangkan sejumlah lokasi lainnya ditangani dengan pembangunan dinding penahan tanah.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Tapanuli Selatan. Ia berharap seluruh pembangunan, khususnya Huntap, jembatan, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya, dapat selesai sesuai target sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal, "pungkasnya.