Penanganan PETI di Madina dibagi tiga fase, dimulai awal Agustus
RAU - Wednesday, 05 August 2026 | 04:26 AM


Madina
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, membagi penanganan pertambangan tanpa izin (PETI) ke dalam tiga fase yang dimulai pada awal Agustus 2026 dengan mengedepankan pendekatan humanis serta fasilitasi pengurusan perizinan bagi pelaku.
Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PETI akan bekerja secara bertahap, diawali dengan upaya persuasif sebelum penindakan tegas.
"Pemerintah memahami sebagian pelaku menghadapi kendala legalitas. Fokus kami memfasilitasi pengurusan izin bagi yang beritikad baik, salah satunya melalui fasilitasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta pengalihan ke mata pencaharian alternatif," kata Atika usai memimpin rapat lanjutan penanganan PETI di Aula Kantor Bupati Madina, Panyabungan, Selasa (4/8).
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, Ketua Satgas Kompol Arisfianto, Ketua DPRD Erwin Effendi Lubis, Dandim 0212/TS, Kajari Mohammad Nursaitias, Ketua Pengadilan Negeri Hasnul Tambunan, Ketua Pengadilan Agama Mirwan, Pj Sekda Afrizal Nasution, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Ia menjelaskan, fase pertama yakni imbauan dan persuasif berlangsung pada 4 - 17 Agustus 2026 dengan mengedepankan sosialisasi serta pendekatan humanis agar pelaku menghentikan aktivitas secara sukarela.
Selanjutnya, fase penindakan tegas dijadwalkan pada 18 - 31 Agustus 2026. Pada tahap ini, Satgas akan melakukan penertiban terpadu secara yustisi dan nonyustisi apabila imbauan tidak diindahkan.
Adapun fase ketiga berupa evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas penanganan serta dampak yang ditimbulkan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bupati Madina Nomor 188.45/0655/K/2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang pembentukan Satgas Penanganan PETI.
Dalam pelaksanaannya, Satgas dibagi menjadi tiga sub-satuan tugas, yakni Sub Satgas Preventif yang berfokus pada pencegahan dan sosialisasi, Sub Satgas Represif yang menangani penegakan hukum, serta Sub Satgas Bantuan yang mendukung operasional dan pengamanan di lapangan.
Sementara itu, Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy mengatakan pihaknya juga mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang diduga kerap menyokong aktivitas tambang ilegal.
"Polres Madina bersinergi mengawasi rantai pasok di SPBU dan akan menindak tegas oknum yang memperjualbelikan BBM ilegal menggunakan jerigen maupun modifikasi tangki," ujarnya.
Ketua Satgas Kompol Arisfianto mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda dan pemilik SPBU, untuk menjaga soliditas dalam penertiban PETI.
"Penertiban ini bukan semata penegakan hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan supremasi hukum di Mandailing Natal," katanya.
Next News

UMP Sumut 2027 Naik 5,61 Persen, Kini Menjadi Rp3,41 Juta
4 hours ago

Prakiraan Cuaca BMKG Besok 21 November 2026: 5 Kota Berpotensi Hujan Petir
15 hours ago

249 Anak PAUD Meriahkan Gebyar PAUD HUT ke-76 Tapsel, Wabup Jafar Lepas Pawai dan Bunda PAUD Ajak Anak Tumbuh Kreatif serta Berkarakter
a day ago

Tapsel Fokus Hilirisasi Kopi, Kakao dan Kelapa Genjah, Wabup Jafar Serahkan Bantuan Rp20 Juta untuk Masjid Terdampak Bencana
a day ago

Pemko Medan Gratiskan PBB-P2 2027 untuk Ketetapan di Bawah Rp100 Ribu
a day ago

Pekan Kewirausahaan Bank Sumut Dorong UMKM Tapsel Bangkit dan Naik Kelas Pascabencana
a day ago

Prakiraan Cuaca di Sumatera Utara Jumat 20 November 2026: Semua Wilayah Rata Diguyur Hujan
2 days ago

UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar pada 2026
2 days ago

Bupati Paluta Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor, Personel Gabungan Disiagakan
3 days ago

Tapanuli Selatan Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2026, Perkuat Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Dalihan Na Tolu
3 days ago




