Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam APBD Sumut tahun 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur terintegrasi di berbagai sektor.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut, Harry Rizal Hasibuan, mengatakan bahwa alokasi tersebut ditujukan untuk merealisasikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui program Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi.

Anggaran tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain PHTC bidang kebinamargaan sebesar Rp690 miliar, proyek strategis daerah (PSD) kebinamargaan senilai Rp356 miliar, serta PHTC bidang sumber daya air sebesar Rp258 miliar. Selain itu, terdapat pula proyek strategis daerah bidang sumber daya air dengan nilai Rp57 miliar.

Tidak hanya itu, APBD Sumut 2026 juga mengalokasikan lebih dari Rp250 miliar untuk penanganan wilayah pascabencana. Dana tersebut terdiri dari alokasi bidang kebinamargaan sebesar Rp151 miliar dan sektor sumber daya air sebesar Rp59 miliar.

Dinas PUPR Provinsi Sumut juga menyiapkan anggaran sekitar Rp46 miliar untuk pengadaan alat berat. Pengadaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi bencana hidrometeorologi, mengingat keterbatasan distribusi alat berat yang sempat terjadi saat masa tanggap darurat bencana pada akhir November 2025 lalu.

Harry mengakui, pada periode tanggap darurat tersebut, pemerintah daerah mengalami kendala dalam mobilisasi alat berat untuk penanganan material banjir, banjir bandang, dan longsor di sejumlah wilayah.

Selain program anggaran, Pemprov Sumut juga mencatat capaian pembangunan infrastruktur sepanjang tahun sebelumnya dengan kondisi jalan mantap mencapai sekitar 75 persen. Dari total panjang jalan provinsi sekitar 3.005 kilometer, sebanyak 75 persen telah berada dalam kondisi mantap dan layak fungsi.