SIPIROK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Semester I Tahun 2026 di Aula Bappeda, Kompleks Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, Sipirok, Selasa (14/7/2026).

Rapat yang mengusung tema "Bersinergi Mengurangi Kemiskinan Mewujudkan Tapsel Sejahtera dan Berkeadilan" tersebut dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mewakili Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati H. Jafar Syahbuddin Ritonga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena menjadi bagian dari visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat multidimensi dan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pangan, infrastruktur, kondisi geografis, lingkungan, hingga kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.

"Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor," ujar Wakil Bupati.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tapanuli Selatan.

Tekankan Evaluasi yang Objektif

Dalam arahannya, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya pengelolaan program secara akuntabel, mulai dari pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Ia meminta setiap OPD menyampaikan laporan berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran.

"Kami tidak ingin menerima laporan yang hanya menyenangkan pimpinan, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Evaluasi yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," tegasnya.

Angka Kemiskinan Lebih Rendah dari Nasional

Wakil Bupati mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen maupun rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 7,24 persen.

Prestasi tersebut turut mengantarkan Kabupaten Tapanuli Selatan meraih Peringkat II Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemkab Tapanuli Selatan menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 6,12 persen.

Program Strategis Terus Diperkuat

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Tapanuli Selatan terus menjalankan berbagai program strategis, antara lain:

• Pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana.
• Program Sekolah Rakyat.
• Program KUR Berkah berbunga nol persen.
• Gerakan Seribu Kolam.
• Gerakan Sepuluh Ribu Hektare Jagung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus menjalankan tiga agenda prioritas yang diinisiasi Bupati Gus Irawan Pasaribu, yaitu perang melawan kemiskinan, perang melawan rentenir, dan perang melawan penyalahgunaan narkoba.

Evaluasi Program Semester I 2026

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapanuli Selatan, Jajang Maman, menjelaskan bahwa rapat koordinasi bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama Semester I Tahun 2026 sekaligus menyusun strategi untuk meningkatkan efektivitas program pada semester berikutnya.

Ia menambahkan bahwa karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga melalui berbagai program bantuan pemerintah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPS Tapanuli Selatan, Koordinator PKH Tapanuli Selatan, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Tapanuli Selatan, serta Kepala Bidang SDM dan Sosial Budaya Bappeda Tapanuli Selatan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinkronisasi program lintas sektor sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang semakin sejahtera dan berkeadilan.