Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mendorong percepatan pemulihan wilayah serta masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi potensi lahan relokasi apabila lahan di Areal Penggunaan Lain (APL) tidak mencukupi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan potensi lahan relokasi mencapai sekitar 4.778 hektare. Rinciannya, sekitar 1.039 hektare berada di Aceh, 3.577 hektare di Sumatera Utara, dan 162 hektare di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, Kemenhut siap menindaklanjuti secara cepat apabila telah menerima permohonan resmi dari kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Skema yang dapat digunakan untuk penyediaan lahan tersebut yakni melalui pelepasan kawasan hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Menurut Raja Juli, mekanisme PPKH menjadi opsi paling realistis dan cepat, yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan permanen masyarakat terdampak.

Selain itu, Kemenhut juga menegaskan kebijakan pemanfaatan kayu hanyutan pascabencana sesuai regulasi yang berlaku. Pemanfaatan kayu tersebut diperbolehkan untuk kepentingan penanganan bencana, sementara pemanfaatan komersial harus dilakukan secara tertib, terdata, dan terkoordinasi dengan pemerintah agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Dalam mendukung pemulihan wilayah, Kemenhut turut mengerahkan puluhan unit alat berat, personel UPT Kehutanan, serta Manggala Agni untuk pembersihan kawasan terdampak di sejumlah titik kritis di Sumatera. Upaya ini dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar wilayah terdampak dapat pulih dan lebih tangguh menghadapi bencana ke depan.