MEDAN – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat komitmennya dalam upaya mencegah dan mempercepat penurunan stunting di Sumatera Utara. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo SS bersama pemerintah daerah se-Sumatera Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera Tahun 2026 di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (27/8/2026).

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Deli Serdang berupaya memperkuat koordinasi, mengoptimalkan pemanfaatan data, memastikan intervensi diberikan kepada sasaran yang tepat, serta meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo menyampaikan bahwa kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kerja sama Kabupaten Deli Serdang dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya.

Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Lom Lom juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, intervensi penanganan stunting diharapkan dapat diberikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang anak.

Rapat koordinasi regional tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak. Kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta daya saing bangsa.

Karena itu, upaya penanganannya membutuhkan kerja sama yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus mendorong penguatan koordinasi, pemanfaatan data, serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sejumlah intervensi dilakukan melalui layanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden RI, Eddy Cahyono Sugiharto, menekankan pentingnya sinergi hingga tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, serta keluarga.

Ia juga mengingatkan agar penggunaan satu data menjadi dasar dalam menentukan intervensi. Dengan data yang terintegrasi, program diharapkan dapat benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Komitmen bersama ini diharapkan dapat semakin memperkuat langkah pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Penanganan stunting pun diharapkan tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.