Pemerintah melalui BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Salah satu langkah terbaru yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan kapal rumah sakit guna menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara merata.

Menurutnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, terutama daerah yang sulit dijangkau melalui transportasi darat. Oleh karena itu, kapal rumah sakit dinilai menjadi solusi strategis untuk menghadirkan layanan medis langsung ke lokasi yang membutuhkan.

"Program JKN di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas kami. Untuk itu, kami menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI," ujar Prihati dalam keterangannya di Jakarta.

Kerjasama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Terapung

Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit terapung.

Salah satu yang sudah aktif adalah kapal rumah sakit Ksatria Airlangga. Selain itu, terdapat juga kapal rumah sakit lain seperti KRI dr. Soeharso dan kapal dr. Lie Dharmawan yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil.

Ke depan, BPJS Kesehatan berencana menambah jumlah kapal rumah sakit dengan menggandeng armada milik TNI Angkatan Laut. Dengan dukungan ini, layanan kesehatan diharapkan bisa menjangkau lebih banyak pulau kecil dan daerah pesisir yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan medis.

Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan atau "quick wins" BPJS Kesehatan untuk memperkuat sistem JKN.

Peningkatan Kepesertaan JKN

Selain menghadirkan layanan langsung melalui kapal rumah sakit, BPJS juga melakukan berbagai upaya lain seperti peningkatan interoperabilitas data, perluasan kepesertaan aktif, serta kolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah, antara lain Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem JKN agar lebih terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga menegaskan pentingnya program jaminan kesehatan bagi masyarakat desa. Menurutnya, layanan kesehatan yang mudah diakses akan membantu mencegah masyarakat jatuh miskin akibat biaya pengobatan.

Dengan berbagai kolaborasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil tidak lagi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.

Kapal rumah sakit diharapkan menjadi solusi nyata untuk menghadirkan layanan medis yang lebih dekat, cepat, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.