Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat intervensi gizi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok dengan risiko kekurangan asupan makanan bergizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemetaan wilayah penerima prioritas dilakukan berdasarkan data kesehatan yang dimiliki pemerintah, termasuk data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah yang mengalami kekurangan asupan kalori dan protein sehingga membutuhkan dukungan melalui program pemenuhan gizi.

Stunting Menjadi Prioritas Intervensi MBG

Sudaryono menjelaskan bahwa berdasarkan data pemerintah, sebagian masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah masih berada dalam kondisi kekurangan konsumsi energi dibandingkan kebutuhan aktivitas harian.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

BGN akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan dapur MBG atau SPPG di setiap daerah. Apabila wilayah dengan angka stunting tinggi sudah memiliki layanan, maka fasilitas tersebut akan segera dioptimalkan. Sementara daerah yang belum memiliki layanan akan menjadi prioritas pembangunan berikutnya.

"Dapur MBG atau SPPG akan kita lihat berdasarkan wilayah yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya. Jika sudah ada, segera kita aktifkan, jika belum maka akan menjadi fokus pembangunan," ujar Sudaryono.

Ratusan Kabupaten/Kota Masih Memiliki Masalah Stunting

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pemerintah mencatat masih terdapat sejumlah daerah dengan kategori stunting sedang hingga sangat tinggi.

Rinciannya meliputi:

• 182 kabupaten/kota dengan kategori stunting sedang.
• 220 kabupaten/kota dengan kategori stunting tinggi.
• 92 kabupaten/kota dengan kategori stunting sangat tinggi.

BGN menyebut data tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi intervensi agar program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemanfaatan Data Digital untuk Penyaluran MBG Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan program, pemerintah juga menggunakan sistem pendataan berdasarkan identitas penerima atau by name by address melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Data tersebut nantinya akan diintegrasikan antarinstansi agar pemerintah dapat mengetahui kondisi kesehatan serta kebutuhan setiap penerima manfaat.

Melalui integrasi data, pemerintah dapat memantau berbagai kelompok sasaran, seperti:

• Anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA.
• Balita.
• Ibu hamil.
• Kelompok masyarakat dengan risiko kekurangan gizi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi apakah penerima manfaat telah mendapatkan MBG serta melihat perubahan kondisi kesehatan setelah mengikuti program.

Pemantauan Kesehatan Dilakukan Secara Berkala

Selain pemberian makanan bergizi, pemerintah juga akan melakukan pemantauan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Sudaryono mengatakan pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah perlu dilakukan secara berkala agar perkembangan kondisi penerima manfaat dapat terus dipantau.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang diberikan, tetapi juga dari dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

Melalui pemantauan tersebut, pemerintah berharap:

• Anak yang mengalami stunting dapat mengalami perbaikan kondisi.
• Anak yang sakit dapat memperoleh penanganan lebih cepat.
• Anak dengan berat badan kurang dapat mencapai kondisi yang lebih sehat.

MBG sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Generasi Masa Depan

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan menyediakan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan pembangunan SPPG di wilayah prioritas, penguatan data penerima manfaat, serta pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, pemerintah berharap intervensi gizi dapat berjalan lebih efektif.

Program ini diharapkan mampu membantu menekan angka stunting sekaligus mendukung pertumbuhan anak Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.