JAKARTA – Pemerintah memastikan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi kuat untuk menghadapi musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino pada 2026. Hingga 22 Juli 2026, stok beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai sekitar 5,24 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi stok tersebut jauh lebih kuat dibandingkan periode sebelum puncak El Nino pada 2023.

Menurutnya, ketika Indonesia menghadapi El Nino pada 2023, cadangan beras nasional pada awal September tahun tersebut berada di kisaran 1,52 juta ton. Dengan stok yang kini mencapai 5,24 juta ton, cadangan beras pemerintah meningkat sekitar 244,74 persen dibandingkan posisi tersebut.

Amran menilai peningkatan stok ini menjadi salah satu bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi produksi pangan.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah beberapa kali menghadapi fenomena El Nino, termasuk pada 2015, 2023, dan 2024. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional.

Stok Beras Dinilai Cukup Menghadapi Musim Kemarau

Pemerintah menyatakan masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ketersediaan beras selama periode musim kemarau.

Kebutuhan beras pemerintah selama musim kemarau diperkirakan berada di kisaran 3 juta ton. Sementara itu, stok CBP yang tersedia saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai masih terdapat cadangan yang cukup untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan produksi akibat kondisi cuaca.

Cadangan beras pemerintah tersebut juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat.

Penyaluran Beras SPHP Terus Berjalan

Salah satu pemanfaatan CBP dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Berdasarkan data per 22 Juli 2026, dari target penyaluran beras SPHP untuk periode Maret hingga Desember 2026 sebesar 828 ribu ton, realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar 507,75 ribu ton atau setara dengan 61,32 persen dari total target.

Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus membantu mengendalikan harga di tingkat masyarakat.

Selain program SPHP, pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi Juli hingga September 2026.

Total beras yang akan disalurkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton. Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog secara sekaligus mulai Agustus dengan sasaran sekitar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Inflasi Beras Mulai Melandai

Di tengah upaya menjaga ketersediaan pasokan, perkembangan harga beras juga menjadi perhatian pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras secara tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,98 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara itu, secara bulanan, inflasi beras pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,45 persen. Angka tersebut masih berada di bawah 1 persen, yang menunjukkan bahwa perubahan harga beras secara bulanan masih relatif terkendali.

Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional, terutama ketika Indonesia memasuki periode musim kemarau.

Puncak Kemarau Diprediksi Terjadi Juli hingga September

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memperkirakan puncak musim kemarau 2026 di Indonesia berlangsung antara Juli hingga September.

Pada Juli, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen dari luas daratan Indonesia.

Kemudian, pada Agustus, puncak kemarau diprediksi meluas ke 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen luas daratan Indonesia. Sementara pada September, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen luas daratan.

BMKG juga memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Fenomena El Nino sendiri diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. BMKG menyebut peluang El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98 persen, sedangkan peluang mencapai kategori kuat berada di angka 62 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau yang lebih panjang dan kering dapat memberikan dampak terhadap sektor pertanian, terutama apabila ketersediaan air untuk irigasi mengalami penurunan.

Meski demikian, pemerintah menyatakan posisi cadangan beras yang saat ini berada di atas 5 juta ton menjadi salah satu modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional selama menghadapi potensi dampak El Nino.

Dengan penguatan stok, penyaluran SPHP, bantuan pangan, serta pemantauan kondisi produksi dan harga, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi di tengah tantangan perubahan kondisi cuaca.