Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor guna membahas strategi pengendalian kenaikan harga pangan di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, itu dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut, Ardan Noor.

Rakor dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Bank Indonesia, Satgas Pangan, Perum Bulog, Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya yang bergerak di sektor pangan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di Sumatera Utara. Kesepakatan itu akan menjadi rekomendasi yang dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh instansi terkait.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, mengatakan salah satu rekomendasi jangka pendek adalah menghitung kebutuhan minimal berbagai komoditas pangan strategis. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam melakukan intervensi guna menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga di pasaran.

Selain itu, koordinasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Satgas Pangan akan diperkuat.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah akan mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, serta inspeksi pasar secara berkala, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga pangan.

"Intervensi akan diprioritaskan di kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Pemerintah juga akan memetakan wilayah rawan gejolak harga sehingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujar Fariz.

Perkuat Distribusi dan Serapan Hasil Panen

Dalam Rakor tersebut juga disepakati penguatan tata niaga komoditas pangan strategis melalui optimalisasi peran BUMD dan Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani, khususnya untuk komoditas beras, cabai, dan jagung.

Pemerintah juga akan melakukan pemetaan arus distribusi komoditas pangan yang masuk maupun keluar dari wilayah Sumatera Utara. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Fokus Pengawasan Benih, Pupuk, dan Irigasi

Untuk jangka menengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat pengawasan distribusi benih dan pupuk agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Pengawasan tersebut akan dilakukan bersama Satgas Pangan guna mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan pertanian.

Selain itu, pemerintah akan menyusun peta jaringan irigasi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Langkah lainnya meliputi pemetaan tata niaga komoditas pangan strategis, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah tadah hujan, serta identifikasi kawasan lumbung pangan di seluruh wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap berbagai strategi yang telah disepakati dalam Rakor lintas sektor tersebut mampu menjaga ketersediaan pasokan, menekan gejolak harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Sumatera Utara.