Medan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan anggaran sebesar Rp13,2 miliar lebih untuk merenovasi sebanyak 440 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini.

"Tahun ini program RTLH sebanyak 440 unit tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut. Anggarannya Rp30 juta per unit," ucap Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Tomy Harahap dalam temu pers, di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Adapun ke 17 kabupaten/kota di Sumut, lanjut dia, di antaranya Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.

Kemudian, Tanjung Balai, Binjai, Dairi, Medan, Nias Selatan, Samosir, Humbang Hasundutan, Toba, Pematangsiantar, dan Sibolga.

Dia mengatakan, RTLH ini merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution.

"Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan hunian yang sehat, aman, dan layak," tutur dia.

Menurut Tomy, bantuan renovasi sebanyak 440 unit rumah tidak layak huni yang diberikan oleh Pemprov Sumut bersifat stimulan.

Artinya, pemerintah provinsi menyediakan dana dasar untuk pembelian material bangunan utama, dan sebagian upah tukang.

Sedangkan kebutuhan biaya lainnya diharapkan dapat dipenuhi secara swadaya oleh pemilik rumah, kemudian keluarganya hingga masyarakat sekitar melalui semangat gotong royong.

"Jadi, Rp30 juta itu di antaranya Rp26 juta untuk anggaran material, dan Rp4 juta upah tukang. Jika membangun rumah tipe 30, membutuhkan biaya Rp40-45 juta per unit. Maka dari itu, dibutuhkan juga swadaya," jelas Tomy.

Ia juga mengungkapkan, jumlah penerima program RTLH tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu tercatat 400 unit tersebar di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Peningkatan ini bagian dari upaya Pemprov Sumut dalam memperluas jangkauan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tutur Tomy.