Komunikasi Politik dan Transparansi Jadi Kunci, Bupati Tapsel Diapresiasi Mendagri dan Menteri PKP
Liaa - Wednesday, 01 April 2026 | 01:19 PM


MEDAN
Komunikasi politik yang efektif serta transparansi dalam penyaluran bantuan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam penanganan pascabencana.
Hal tersebut mencuat setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi saat penyerahan 120 kunci rumah hunian tetap kepada warga terdampak di Desa Hapesong, pekan lalu.
Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIPOL USU, Indra Fauzan, SHI, M.Soc.Sc, Ph.D, bersama dosen Pascasarjana Unimed, Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si, menilai apresiasi tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki makna politik yang lebih luas.
Menurut Indra Fauzan, pernyataan dua menteri tersebut merupakan sinyal kuat kepada daerah lain agar lebih responsif dan kreatif dalam menangani dampak bencana.
"Apresiasi itu bukan sekadar pujian. Itu pesan politik agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu bantuan pusat, tetapi bergerak cepat sejak awal bencana terjadi," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam konteks politik pemerintahan, pujian dari pejabat setingkat menteri juga menjadi bentuk dorongan sekaligus tekanan moral kepada kepala daerah lain agar meningkatkan kinerja penanganan bencana.
Indra menilai pola komunikasi antara Pemkab Tapsel dengan pemerintah pusat sudah berjalan baik. Koordinasi yang intens, termasuk melalui rapat-rapat bersama, dinilai mempermudah percepatan penyaluran bantuan meskipun statusnya bukan bencana nasional.
Ke depan, ia menyarankan agar pemerintah daerah memiliki strategi tanggap bencana yang lebih terstruktur, termasuk penyusunan anggaran khusus kebencanaan dan blueprint manajemen risiko yang terintegrasi hingga tingkat provinsi dan pusat.
"Bencana memiliki siklus yang berulang. Karena itu dibutuhkan manajemen yang terencana, bukan sekadar reaktif," jelasnya.
Indra juga menyoroti strategi komunikasi kolaboratif yang diterapkan Pemkab Tapsel, termasuk membuka ruang kerja sama dengan organisasi non-pemerintah melalui pendekatan pentahelix.
Sementara itu, Dr. Bakhrul Khair Amal menilai penanganan bencana di Tapsel wajar mendapat apresiasi karena dilakukan secara cepat dan berbasis data.
Ia menyebut langkah tersebut turut meruntuhkan stigma lama yang sempat melekat pada Tapsel.
"Penanganan yang cepat dan tepat sasaran menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Bantuan disalurkan berdasarkan data valid dan kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.
Bakhrul menambahkan, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya good will dan political will yang kuat dari pimpinan daerah dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif.
Menurutnya, Pemkab Tapsel tidak hanya bekerja secara seremonial, tetapi berorientasi pada kinerja yang terukur.
Next News

Pengajian Akbar BKMT di Desa Sarogodung Jadi Momentum Syawal Perkuat Ukhuwah dan Semangat Pemulihan Tapanuli Selatan
8 hours ago

Menkeu Pastikan Harga BBM Bersubsidi Aman hingga Akhir 2026 Meski Harga Minyak Dunia Naik
25 minutes ago

KLH Jatuhkan Sanksi ke 67 Perusahaan Terkait Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
2 hours ago

Wisman ke Sumut Tembus 24.851 Kunjungan, Naik 10,04 Persen pada Februari 2026
a day ago

Pj Sekda Palas Berangkatkan 58 Calon Haji Ikuti Manasik di Medan
a day ago

Operasi Gabungan TNI AL-Imigrasi TBA gagalkan penyelundupan PMI non prosedural
2 days ago

Ratusan wartawan berlaga 4 cabor, pendaftaran PORWASU 2026 resmi ditutup
2 days ago

Lantai dan Tiang Masjid di Parbangunan Terasa Panas, Tim Ahli Turun Selidiki Penyebabnya
3 days ago

Pemerintah Tetapkan MBG Hanya Saat Hari Sekolah, Libur Tak Lagi Diberikan ke Siswa
4 days ago

Polres Tapsel Rehabilitasi Jembatan Gantung Merah Putih di Muaratais
4 days ago




