PADANG LAWAS

Harga gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Padang Lawas masih ditemukan dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer.

Di wilayah Sibuhuan, Selasa (14/4/2026), harga LPG 3 kg dilaporkan berkisar antara Rp35.000 hingga Rp38.000 per tabung. Padahal, berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Tahun 2023, HET resmi LPG subsidi 3 kilogram ditetapkan sebesar Rp20.500 per tabung.

Sebelumnya, pada Maret 2026, Sat Reskrim Polres Padang Lawas telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pengecer yang menjual LPG di atas HET, khususnya di wilayah Sibuhuan.

Tak hanya itu, kepolisian bersama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas juga menggelar sosialisasi serta penandatanganan nota kesepakatan dengan agen dan pangkalan LPG se-Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Al Marwan pada Rabu (9/4/2026).

Acara tersebut dihadiri Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, Irwansyah Sitorus, perwakilan Pemkab Padang Lawas, pihak Pertamina Sibolga, serta para agen dan pemilik pangkalan LPG.

Dalam pertemuan itu, seluruh pihak berkomitmen menjaga stabilitas harga LPG 3 kg agar tetap sesuai HET. Kepolisian juga menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke pangkalan.

Namun hingga kini, harga LPG di tingkat pengecer belum menunjukkan penurunan signifikan. Sejumlah warga mengaku masih terpaksa membeli dengan harga tinggi karena kebutuhan rumah tangga serta kerap kosongnya stok di pangkalan resmi.

"Kami tetap beli mahal, bisa sampai Rp35 ribu lebih. Katanya sudah ada penindakan dan sosialisasi, tapi di lapangan harganya masih sama saja," ujar seorang ibu rumah tangga di Sibuhuan yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Keluhan serupa disampaikan Rina (34), warga lainnya. Ia mengaku tidak memiliki pilihan lain karena LPG merupakan kebutuhan pokok untuk memasak sehari-hari.

"Mau bagaimana lagi, tetap dibeli walaupun mahal. Di pangkalan juga kadang kosong," katanya.

Sementara itu, seorang pengecer di Sibuhuan mengaku harga jual yang tinggi disebabkan harga modal yang sudah mahal dari tingkat sebelumnya.

"Kalau kami jual sesuai HET, tidak balik modal. Jadi ikut harga yang ada di lapangan," ujarnya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas pengawasan serta mekanisme distribusi LPG subsidi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan memperketat pengawasan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran dan harga tetap sesuai ketentuan yang berlaku.