Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menjadi yang pertama di Indonesia memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026–2030.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RAD SDGs Sumut yang digelar di Hotel Adimulia, Medan, Senin (6/4/2026).

Acara tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kadin Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Sulaiman Harahap menyebut penyusunan RAD SDGs 2026–2030 menjadi momentum strategis bagi Sumut. Ia menegaskan dokumen tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).

Menurutnya, pembangunan Sumut diarahkan agar inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind. Ia juga mendorong penerapan konsep Build Forward Better guna memperkuat ketahanan daerah, khususnya dalam mitigasi risiko bencana dan penguatan infrastruktur.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Sumut turut meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama di Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan peran dunia usaha dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Kepala Bapperida Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita sebesar Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan pada kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan terus mengalami peningkatan.

Dikky menegaskan bahwa SDGs kini menjadi kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD, bukan lagi agenda tambahan.

Peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target 500 UMKM pada 2026.

Hisaaki Mitsui mengapresiasi langkah Pemprov Sumut dan menyebut sistem registrasi bisnis SDGs ini berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia.