MEDAN (Waspada.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminasi.

Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah dari Ruang Rapat Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).

Sulaiman mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Menurutnya, setiap masukan, keluhan, maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan penjelasan, klarifikasi, sekaligus menyempurnakan kualitas pelayanan publik.

"Pemprov Sumut berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap masukan, keluhan, maupun pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan penjelasan, klarifikasi, serta penyempurnaan pelayanan," ujar Sulaiman.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sulaiman berharap evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan evaluasi tersebut diikuti secara daring dari Ruang Sumut Smart Province bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah.