Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara mencatat total kerugian infrastruktur akibat bencana alam mencapai sekitar Rp1,146 triliun. Nilai kerugian tersebut berasal dari tiga sektor utama, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air (SDA), dan Cipta Karya.

Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Sumut, Fatta, menyampaikan bahwa kerusakan tersebut merupakan akumulasi dampak bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/1).

Menurut Fatta, sektor Bina Marga menangani kerusakan jalan dan jembatan, sektor SDA bertanggung jawab atas sungai serta jaringan irigasi, sementara sektor Cipta Karya mengelola infrastruktur air bersih dan air limbah. Dari keseluruhan aset di tiga sektor tersebut, dampak kerusakan pascabencana dinilai cukup signifikan.

"Jika diakumulasi, kerugian infrastruktur dari tiga sektor di Dinas PUPR Sumut yang terdampak bencana mencapai sekitar Rp1,146 triliun," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 pemerintah provinsi telah melakukan penanganan tanggap darurat atas arahan langsung Gubernur Sumatera Utara, terutama di lokasi-lokasi yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu wilayah prioritas penanganan berada di Kabupaten Langkat, khususnya di kawasan sentra perdagangan dan jasa Kota Tanjungpura. Selain itu, penanganan darurat juga dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lain, termasuk di wilayah Kepulauan Nias.

"Penanganan darurat sudah kami lakukan, khususnya di titik-titik yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat," kata Fatta.

Ia menegaskan, seluruh laporan masyarakat terkait dampak bencana menjadi perhatian serius Gubernur Sumatera Utara dengan prinsip respons cepat dan percepatan penanganan. Setiap laporan yang masuk, menurutnya, harus segera ditindaklanjuti tanpa menunda waktu.

"Perintah beliau jelas, ketika ada laporan dari masyarakat, harus langsung ditangani saat itu juga, tidak menunggu hari berikutnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Fatta menyampaikan bahwa penanganan pascabencana akan terus dilanjutkan melalui sejumlah program prioritas pemerintah provinsi, salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program tersebut didukung kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat.

"Melalui kolaborasi lintas pemerintahan yang dibangun oleh Bapak Gubernur, penanganan pascabencana saat ini terus berjalan," ujarnya.

Terkait sektor jalan, Fatta merinci terdapat 19 titik kerusakan yang meliputi badan jalan, turap, dan talut. Salah satu kerusakan terbesar berada di Jalan Sudirman, Kota Sibolga, dengan panjang terdampak mencapai 1,56 kilometer. Selain itu, terdapat empat titik jembatan dengan total panjang sekitar 50 meter.

Untuk penanganan pascabencana di sektor jalan, total pagu anggaran yang telah terdata mencapai sekitar Rp137 miliar.

Ia berharap, seluruh upaya pemulihan yang sedang berjalan dapat mengembalikan fungsi infrastruktur secara optimal serta menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur di Sumatera Utara.

"Mudah-mudahan program ini dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dan menjadi catatan baru dalam sejarah penanganan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.