JAKARTA

Badan Gizi Nasional (BGN) melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang bersubsidi untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN tidak akan segan menutup SPPG yang menggunakan barang bersubsidi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan salah satu tujuan program MBG adalah menjaga stabilitas harga bahan pangan. Karena itu, pelaksana program MBG harus membeli seluruh kebutuhan dengan harga normal, bukan membeli barang bersubsidi.

"Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Senin (27/7/2026).

Sudaryono meminta seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi penggunaan bahan baku dalam program MBG. Apabila ditemukan SPPG yang membeli barang bersubsidi, masyarakat dapat melaporkannya kepada BGN agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti.

"Silakan dilaporkan, dapur mana yang menggunakan Minyakita. Nanti kami beri surat, bahkan surat peringatan. Kalau memang ngeyel dan bandel, ya kami tutup dapurnya," ujar dia.

Ia menambahkan, SPPG juga harus membeli kebutuhan dengan harga sesuai acuan pemerintah. Artinya, SPPG tidak boleh membeli kebutuhan saat harga komoditas tersebut sedang anjlok. "Saya ulangi, nanti kalau Anda menemukan harga telur lagi murah sekali, kok dia beli telur sesuai harga acuan pemerintah, itu memang tujuan MBG, yakni sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga pada level paling bawah atau flooring price. Supaya memastikan peternak dan petani tidak dirugikan," ujar Sudaryono.

BGN juga menutup permanen sebanyak 833 SPPG. Ratusan SPPG itu ditutup karena dinilai tidak memenuhi standar dalam pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengatakan penutupan permanen ratusan dapur tersebut tidak akan berdampak pada para penerima manfaat. Ia memastikan penerima manfaat tetap menerima MBG meski ada dapur yang ditutup secara permanen.

"Kami memastikan kalau ada dapur yang di-suspend, penerima manfaat yang sebelumnya dilayani jangan sampai kemudian tidak menerima," kata Sudaryono.

Menurut dia, penerima manfaat yang semula dilayani SPPG yang ditutup akan dialihkan ke dapur lainnya. Artinya, mereka tetap akan mendapatkan jatah MBG dari dapur yang masih beroperasi. "Kami upayakan tidak terjadi. Begitu di-suspend, secara otomatis kami akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang di-suspend kepada dapur-dapur lain di sekitarnya," ujar dia.

Ia menjelaskan penutupan dapur MBG dilakukan karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Padahal, BGN telah meminta ratusan dapur tersebut melakukan perbaikan. Namun, perbaikan yang diminta tidak juga dilakukan sehingga berujung pada penutupan permanen.

Sudaryono menyatakan pihaknya ingin memastikan setiap menu dalam program MBG memiliki kualitas gizi yang baik. Dengan begitu, program MBG dapat berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi intinya adalah memastikan menunya tersaji dengan baik, standar kualitasnya baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya happy, kebutuhan gizinya terpenuhi, perputaran ekonominya juga berjalan, dan lapangan pekerjaan tercipta. Jadi intinya kita ingin everybody happy," ujar dia.

Berdasarkan data BGN, hingga Senin (27/7/2026), sebanyak 833 SPPG telah ditutup secara permanen. Sebanyak 311 SPPG yang ditutup berada di wilayah Sumatra, sementara 424 SPPG lainnya berada di wilayah Jawa dan Madura.

Penutupan tersebut bersifat permanen, bukan lagi sementara seperti sebelumnya. Artinya, ratusan SPPG yang telah ditutup tidak lagi mendapatkan dana operasional dari BGN.