Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat program tersebut.

Artinya, peserta didik di satuan pendidikan yang tidak lagi masuk dalam sasaran tersebut tidak mendapatkan layanan MBG melalui daftar penerima yang diperbarui.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, terdapat sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional serta satuan pendidikan yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut disebut tidak bergantung pada Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau dana BOS dalam menjalankan operasional pendidikannya.

Pemutakhiran data dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Kerja sama tersebut dilakukan agar data satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG dapat dipetakan secara lebih menyeluruh.

Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Satuan pendidikan tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari keseluruhan data tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima layanan MBG. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari sasaran perluasan program secara bertahap.

Dengan adanya pembaruan data, pemerintah tidak hanya melihat jumlah sekolah yang telah menerima program, tetapi juga memetakan satuan pendidikan yang masih membutuhkan layanan.

Menurut Sudaryono, sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima manfaat didominasi oleh satuan pendidikan swasta bertaraf internasional.

Selain itu, terdapat sekolah yang memiliki kerja sama dengan berbagai institusi serta sekolah yang dianggap telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN melakukan penyesuaian sasaran penerima manfaat berdasarkan hasil pemutakhiran data.

Jadi, pencoretan 1.653 sekolah bukan sekadar mengurangi jumlah penerima. BGN menyatakan layanan yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan diarahkan untuk memperluas cakupan MBG ke satuan pendidikan lain yang belum mendapatkan layanan.

BGN berencana menggunakan ruang layanan tersebut untuk memperluas program secara bertahap.

Prioritas diberikan berdasarkan kondisi wilayah dan hasil pemetaan terhadap satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG.

Salah satu perhatian utama adalah wilayah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Wilayah dengan angka stunting yang tinggi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas perluasan.

Pendekatan tersebut membuat perluasan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah sekolah yang dilayani, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Dengan kata lain, sekolah yang berada di wilayah yang menghadapi tantangan akses maupun persoalan gizi menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan.

Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam proses perluasan layanan MBG.

Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerataan program masih cukup besar, terutama di wilayah yang secara geografis memiliki karakteristik dan akses yang berbeda dengan daerah perkotaan di Indonesia.

Karena itu, Maluku dan Papua menjadi salah satu sasaran penting dalam perluasan program.

Selain kedua wilayah tersebut, BGN juga menyebut daerah lain dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di berbagai provinsi sebagai bagian dari prioritas.

Jika dibandingkan dengan total satuan pendidikan yang telah terdata, jumlah sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG masih cukup besar.

Dari lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan, lebih dari 340.000 telah mendapatkan layanan. Sementara sekitar 240.000 lainnya masih menunggu perluasan program.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih berada dalam tahap perluasan cakupan.

Karena itu, pemutakhiran data menjadi penting agar pemerintah dapat menentukan sasaran secara lebih terarah dan menyesuaikan prioritas berdasarkan kondisi di lapangan.

Program MBG memiliki tantangan besar dalam menjangkau satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kondisi geografis, akses transportasi, ketersediaan fasilitas, hingga karakteristik sosial dan ekonomi daerah dapat memengaruhi proses pelayanan.

Karena itu, pemetaan kebutuhan menjadi bagian penting dalam menentukan sekolah mana yang perlu mendapatkan layanan terlebih dahulu.

Wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi perhatian karena kebutuhan intervensi gizi di wilayah tersebut dinilai lebih mendesak.

Melalui pendekatan ini, pengalihan layanan dari sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan MBG kepada kelompok yang sebelumnya belum terlayani.

Pembaruan data penerima manfaat menunjukkan bahwa program pemerintah berskala nasional seperti MBG membutuhkan pendataan yang terus diperbarui.

Jumlah sekolah, status satuan pendidikan, kondisi finansial, serta kebutuhan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, daftar penerima manfaat tidak bisa hanya mengandalkan data lama.

Dengan lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang menjadi bagian dari pendataan, pekerjaan BGN untuk memperluas layanan tentu bukan perkara kecil.

Di satu sisi, ada sekolah yang sudah mendapatkan layanan. Di sisi lain, masih terdapat ratusan ribu satuan pendidikan yang menunggu giliran.

Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan perluasan tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Terutama mereka yang berada di wilayah 3T, daerah dengan akses terbatas, serta kawasan yang masih menghadapi persoalan stunting tinggi.

Dengan pemutakhiran data dan penentuan prioritas yang tepat, pengalihan layanan dari 1.653 sekolah diharapkan bukan sekadar perubahan angka dalam daftar penerima, tetapi menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat Makan Bergizi Gratis agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia.