Dana Uang Muka Haji 2027 Indonesia Diblokir Arab Saudi, Pemerintah Ajukan Keberatan

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 milik Indonesia senilai 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar. Dana tersebut diblokir karena adanya dugaan pelanggaran ketentuan asuransi dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Indonesia keberatan dengan keputusan tersebut. Menurutnya, pemblokiran dilakukan sebelum proses verifikasi bersama mengenai dugaan pelanggaran asuransi diselesaikan.

Dahnil menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pemerintah meminta penjelasan secara lengkap mengenai bentuk pelanggaran asuransi yang menjadi dasar pemblokiran dana tersebut.

Kementerian Haji dan Umrah juga telah menyampaikan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Indonesia meminta rincian mengenai aturan asuransi yang dinilai dilanggar serta ketentuan kontrak yang menjadi dasar persoalan tersebut.

Menurut Dahnil, pemerintah Indonesia tidak menerima pemblokiran dana tersebut karena uang yang dibekukan merupakan uang muka untuk penyelenggaraan haji 2027, bukan dana jemaah haji tahun 2026.

Arab Saudi disebut menduga adanya pelanggaran terkait ketentuan asuransi bagi jemaah dengan sembilan kondisi penyakit tertentu. Persoalan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia, khususnya dalam proses penetapan istitha'ah atau kemampuan fisik jemaah untuk menjalankan ibadah haji.

Dahnil mengakui masih terdapat jemaah yang dinyatakan memenuhi syarat kesehatan di Indonesia, tetapi kemudian menjadi persoalan dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam proses pemeriksaan dan penetapan istitha'ah.

Pemerintah Indonesia bersama DPR RI selanjutnya mendorong dilakukannya renegosiasi dengan pihak Arab Saudi. Pemerintah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui proses diplomatik dan verifikasi bersama sehingga dana untuk persiapan haji 2027 dapat kembali digunakan.