Wacana "Satu Data Pemasyarakatan": Solusi Sistemik Mencegah Berulangnya Skandal Lapas Cibinong
SUPER ADMIN - Sunday, 04 October 2026 | 10:43 AM


Skandal ditemukannya 10 unit bangunan fasilitas khusus tanpa perizinan resmi di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi titik balik bagi perbaikan sistemik manajemen pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini mendorong lahirnya kesepakatan antara Komisi XIII DPR RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), dan Ombudsman RI untuk memformulasikan sistem pengawasan terpadu berkonsep "Satu Data Pemasyarakatan".
Gagasan "Satu Data Pemasyarakatan" dirancang untuk menyatukan seluruh basis data pengelolaan warga binaan, pemetaan tempat tidur (block mapping), hingga inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam satu platform digital transparan yang dapat diakses oleh lembaga pengawas eksternal. Selama ini, tata kelola data di tingkat unit pelaksana teknis (UPT) dinilai masih memiliki celah akuntabilitas yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pengelola lapas.
Ketua Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa insiden di Lapas Cibinong menunjukkan perlunya pengawasan silang (cross-monitoring) secara real-time. Dengan sistem data terintegrasi, setiap pemindahan narapidana dari sel umum ke ruang lain, atau adanya penambahan struktur fisik di dalam komplek pemasyarakatan, akan langsung terdeteksi oleh sistem pusat di Kemenimipas dan terhubung dengan data pengawasan Ombudsman.
Dari sudut pandang Kemenimipas, pembentukan kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM ditargetkan untuk mempercepat reformasi struktur tata kelola penjara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan internal terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, jual beli fasilitas, serta tindakan penyimpangan prosedur operasional standar (SOP).
Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, menilai bahwa perbaikan sistemik ini harus mencakup perlindungan bagi petugas pelapor pelanggaran (whistleblower). Ombudsman mencatat dalam kasus Cibinong, petugas di lapangan sering kali berada dalam posisi dilematis ketika menerima perintah tidak sah dari atasan struktural terkait izin pembangunan atau pemberian keistimewaan bagi narapidana tertentu.
Melalui integrasi data dan pembaharuan SOP pengawasan ini, Kemenimipas mengharapkan standar perlakuan terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan di Indonesia dapat kembali pada prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law), tanpa adanya diskriminasi fasilitas berdasarkan status finansial atau latar belakang tindak pidana warga binaan.
Next News

UMP Sumut 2027 Naik 5,61 Persen, Kini Menjadi Rp3,41 Juta
3 hours ago

Prakiraan Cuaca BMKG Besok 21 November 2026: 5 Kota Berpotensi Hujan Petir
15 hours ago

249 Anak PAUD Meriahkan Gebyar PAUD HUT ke-76 Tapsel, Wabup Jafar Lepas Pawai dan Bunda PAUD Ajak Anak Tumbuh Kreatif serta Berkarakter
a day ago

Tapsel Fokus Hilirisasi Kopi, Kakao dan Kelapa Genjah, Wabup Jafar Serahkan Bantuan Rp20 Juta untuk Masjid Terdampak Bencana
a day ago

Pemko Medan Gratiskan PBB-P2 2027 untuk Ketetapan di Bawah Rp100 Ribu
a day ago

Pekan Kewirausahaan Bank Sumut Dorong UMKM Tapsel Bangkit dan Naik Kelas Pascabencana
a day ago

Prakiraan Cuaca di Sumatera Utara Jumat 20 November 2026: Semua Wilayah Rata Diguyur Hujan
2 days ago

UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar pada 2026
2 days ago

Bupati Paluta Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor, Personel Gabungan Disiagakan
3 days ago

Tapanuli Selatan Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2026, Perkuat Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Dalihan Na Tolu
3 days ago




