Sabtu, 21 November 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

Pemko Medan Gratiskan PBB-P2 2027 untuk Ketetapan di Bawah Rp100 Ribu

Tata - Friday, 20 November 2026 | 08:47 PM

Background
Pemko Medan Gratiskan PBB-P2 2027 untuk Ketetapan di Bawah Rp100 Ribu

Pemerintah Kota Medan menghadirkan kebijakan keringanan pajak sebagai salah satu upaya membantu masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program stimulus ekonomi tersebut, masyarakat dengan nilai ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di bawah Rp100 ribu per tahun akan memperoleh pembebasan pajak untuk tahun 2027.

Program yang diumumkan Wali Kota Medan Rico Waas ini diperkirakan memberikan manfaat kepada 61.376 objek pajak. Total nilai pajak yang dibebaskan mencapai sekitar Rp3,85 miliar. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang memiliki rumah dan tanah berukuran relatif kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63 ribu setiap tahun.

Pembebasan PBB Berlaku Otomatis

Salah satu kemudahan dalam program ini adalah masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan pajak. Ketetapan tersebut akan langsung diproses melalui sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

Pembebasan nantinya tercantum dalam dokumen elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal pembayaran nol rupiah. Dengan mekanisme tersebut, wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat menikmati fasilitas tanpa harus melalui prosedur pengajuan tambahan.



Tunggakan PBB Mendapat Potongan 50 Persen

Tidak hanya memberikan pembebasan pajak untuk tahun 2027, Pemko Medan juga menyiapkan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2.

Melalui kebijakan ini, wajib pajak memperoleh potongan sebesar 50 persen dari pokok tunggakan tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga menghapus sanksi administrasi serta denda yang melekat pada tunggakan tersebut.

Namun, fasilitas keringanan ini memiliki batas waktu. Masyarakat yang ingin memanfaatkannya harus menyelesaikan pembayaran paling lambat 31 Desember 2027.

Medan Labuhan Menjadi Wilayah Penerima Terbanyak



Berdasarkan data Bapenda Kota Medan, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, yakni 12.829 objek pajak.

Selanjutnya, Kecamatan Medan Belawan mencatat sebanyak 10.109 objek pajak. Sementara itu, Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah dengan penerima manfaat yang cukup banyak.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa program pembebasan PBB menyasar masyarakat di berbagai wilayah Kota Medan, terutama pemilik properti dengan nilai ketetapan pajak relatif rendah.

Pemko Medan Tetap Fokus Meningkatkan PAD

Meski memberikan berbagai bentuk keringanan kepada masyarakat, Pemko Medan tetap berupaya menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Rico Waas meminta Bapenda memperkuat intensifikasi serta digitalisasi sistem perpajakan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Menurut Rico, kebijakan stimulus ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan daerah tetap harus berjalan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Kebijakan tersebut disampaikan Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026), dengan didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kota Medan.

Melalui pembebasan PBB dan pengurangan tunggakan ini, Pemko Medan berharap beban masyarakat dapat berkurang. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus mendukung aktivitas perekonomian di Kota Medan.