Sabtu, 21 November 2026
Live Radio
LIVE
Raufm.com
Regional & Nasional

UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar pada 2026

Tata - Thursday, 19 November 2026 | 08:22 PM

Background
UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar pada 2026

MEDAN – Pemerintah Kota Medan terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Pada 2026, pemerintah daerah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk memastikan warga dapat memperoleh pelayanan medis tanpa harus terkendala biaya.

Hingga November 2026, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Medan tercatat mencapai 100,25 persen. Sementara itu, tingkat keaktifan peserta berada pada angka 83,50 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan di Medan telah menjangkau seluruh penduduk berdasarkan indikator kepesertaan. Program ini juga memberikan kesempatan kepada warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif untuk mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.

Program UHC Medan Dimulai Sejak 2022

PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinas Kesehatan Kota Medan, Salmon, menjelaskan bahwa program UHC telah berjalan sejak 1 Desember 2022.



Menurutnya, program tersebut membawa perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap jaminan kesehatan. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, tetapi diperluas kepada seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan.

Salmon menyampaikan bahwa pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena tidak memiliki kemampuan finansial.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan program prioritas Dinas Kesehatan Kota Medan pada Kamis, 19 November 2026.

Jumlah Kepesertaan Melampaui Jumlah Penduduk

Berdasarkan data November 2026, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2.568.156 jiwa. Sementara itu, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar tercatat sekitar 2.578.561 orang.



Angka kepesertaan yang mencapai 100,25 persen tersebut dipengaruhi oleh adanya penduduk dari luar daerah yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Medan.

Salmon menjelaskan bahwa persyaratan UHC periode 2025–2026 menetapkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Dengan capaian 100,25 persen untuk kepesertaan dan 83,50 persen untuk keaktifan, Kota Medan telah memenuhi kedua indikator tersebut.

Pembiayaan UHC Berasal dari Berbagai Sumber

Seluruh kepesertaan dalam program UHC merupakan gabungan dari berbagai kelompok pembiayaan BPJS Kesehatan.



Sebanyak 778.967 peserta atau sekitar 30 persen ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, sekitar 545.190 peserta atau 21 persen mendapatkan jaminan melalui program Medan Bertuah.

Sementara itu, peserta lainnya berasal dari kelompok yang iurannya dibayarkan pemerintah provinsi, perusahaan atau pemberi kerja, peserta mandiri, serta kelompok kepesertaan lainnya.

Salmon menerangkan bahwa sistem jaminan kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. Artinya, iuran tetap dibayarkan meskipun peserta yang sehat belum pernah memanfaatkan pelayanan medis. Pembiayaan tersebut membantu peserta lain yang sedang membutuhkan pengobatan.

Anggaran UHC Terus Mengalami Peningkatan

Perluasan perlindungan kesehatan turut memengaruhi kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Pada 2022, pembiayaan UHC di Kota Medan tercatat sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, anggaran yang disiapkan telah mendekati Rp300 miliar.



Peningkatan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan program agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

Sejak program berjalan hingga 2 September 2026, tercatat sebanyak 75.435 pelayanan kesehatan telah diberikan. Jumlah tersebut terdiri dari 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan 53.751 pelayanan melalui instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.

Selain itu, sekitar 216.854 orang telah didaftarkan melalui pembiayaan Pemerintah Kota Medan.

Pelayanan UHC Menjangkau Rumah Sakit Luar Daerah

Jangkauan program UHC Medan tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di dalam kota. Sebanyak 85 rumah sakit di luar Kota Medan juga telah melayani warga melalui skema tersebut.



Rumah sakit yang terlibat tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.

Untuk mempercepat penanganan pasien, Dinas Kesehatan Kota Medan turut membentuk koordinasi Fast Response. Sistem ini melibatkan BPJS Kesehatan, rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta puskesmas.

Koordinasi tersebut berlangsung selama 24 jam untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan kepesertaan maupun administrasi yang dapat menghambat pelayanan pasien.

Persyaratan Menggunakan Layanan UHC Medan

Masyarakat yang ingin memanfaatkan program UHC perlu memenuhi sejumlah ketentuan. Salah satunya adalah memiliki KTP dengan domisili Kota Medan dan telah tercatat sebagai penduduk setempat minimal selama tiga bulan.



Untuk pelayanan kesehatan non-darurat, warga diarahkan terlebih dahulu ke puskesmas. Namun, pasien yang mengalami kondisi gawat darurat dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit.

Pelayanan UHC menggunakan KTP diberikan melalui fasilitas pelayanan kelas III sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala administrasi yang perlu diperhatikan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah NIK ganda, data kartu keluarga yang belum diperbarui, serta identitas anak yang belum tercatat dalam dokumen kependudukan.

Pelayanan Khusus bagi Warga Tanpa Identitas

Dinas Kesehatan Kota Medan juga menyiapkan mekanisme penanganan khusus bagi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan.



Pelayanan tersebut dilakukan melalui tiga fasilitas kesehatan, yakni RSUD H Bachtiar Djafar, RSUD dr Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof Ildrem.

Penanganannya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah asal pasien apabila identitas maupun domisilinya dapat diketahui.

Salmon mengimbau masyarakat untuk memahami prosedur pelayanan dan memperbarui dokumen kependudukan agar tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pengobatan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program UHC tidak cukup hanya dilihat dari tingginya angka kepesertaan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pertolongan kesehatan ketika diperlukan.