Pengetatan Pintu Utama Pengamanan Lapas Cibinong Pasca-Skandal Bangunan Non-BMN
SUPER ADMIN - Sunday, 04 October 2026 | 07:19 PM


Ditemukannya puluhan barang elektronik dan material bangunan permanen di area dalam Lapas Kelas IIA Cibinong memicu evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pengamanan perimeter dan Pos Pintu Utama Pengamanan (P2U). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mel Melakukan audit total terhadap standar operasional prosedur (SOP) lalu lintas barang dan orang di lapas tersebut.
P2U merupakan benteng pertahanan utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertugas memeriksa setiap individu, kendaraan, dan barang yang melintasi portal masuk lapas. Lolosnya material pembangunan 10 unit fasilitas fisik serta perabot rumah tangga mewah mengindikasikan adanya celah prosedur atau pembiaran yang sengaja dilakukan di titik pemeriksaan utama tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kalapas Cibinong kini memberlakukan pengetatan pengawasan di P2U dengan mewajibkan pencatatan ganda (double check) untuk setiap barang dinas yang masuk. Setiap material yang diterima wajib mengantongi surat izin tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan UPT dan diverifikasi oleh petugas pemeriksa harian sebelum diizinkan melewati portal tengah.
Selain pembenahan prosedur manual, Ditjenpas merencanakan modernisasi sarana pemeriksaan dengan mengusulkan penambahan alat pemindai digital (X-ray) dan kamera pengawas terintegrasi di area P2U Lapas Cibinong. Digitalisasi pintu masuk ini bertujuan mengurangi interaksi langsung dan potensi kompromi antara petugas jaga dengan pihak luar.
Komisi XIII DPR RI dalam sidak lanjutan menekankan pentingnya rotasi berkala bagi petugas yang ditempatkan di Pos P2U. DPR menilai penumpukan masa tugas petugas di satu titik rawan berpotensi menciptakan ruang negosiasi tidak sah yang melemahkan sistem keamanan lapas secara keseluruhan.
Ditjenpas memastikan bahwa petugas P2U yang terbukti lalai atau terlibat dalam membiarkan masuknya barang-barang non-BMN tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi disiplin tegas sesuai dengan tingkat pelanggarannya dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
Next News

UMP Sumut 2027 Naik 5,61 Persen, Kini Menjadi Rp3,41 Juta
3 hours ago

Prakiraan Cuaca BMKG Besok 21 November 2026: 5 Kota Berpotensi Hujan Petir
15 hours ago

249 Anak PAUD Meriahkan Gebyar PAUD HUT ke-76 Tapsel, Wabup Jafar Lepas Pawai dan Bunda PAUD Ajak Anak Tumbuh Kreatif serta Berkarakter
a day ago

Tapsel Fokus Hilirisasi Kopi, Kakao dan Kelapa Genjah, Wabup Jafar Serahkan Bantuan Rp20 Juta untuk Masjid Terdampak Bencana
a day ago

Pemko Medan Gratiskan PBB-P2 2027 untuk Ketetapan di Bawah Rp100 Ribu
a day ago

Pekan Kewirausahaan Bank Sumut Dorong UMKM Tapsel Bangkit dan Naik Kelas Pascabencana
a day ago

Prakiraan Cuaca di Sumatera Utara Jumat 20 November 2026: Semua Wilayah Rata Diguyur Hujan
2 days ago

UHC Medan Tembus 100,25 Persen, Pemko Anggarkan Hampir Rp300 Miliar pada 2026
2 days ago

Bupati Paluta Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor, Personel Gabungan Disiagakan
3 days ago

Tapanuli Selatan Raih Indonesia's SDGs Action Awards 2026, Perkuat Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Dalihan Na Tolu
3 days ago




